Sejumlah Warga Jakpus Tolak Perubahan Nama Jalan, Ini Langkah yang Akan Diambil Pemerintah Kota

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan setelah adanya penolakan dari masyarakat terkait perubahan nama jalan tersebut.

"Kita akan sosialisasi terus, mereka (warga) menolak karena belum disosialisasikan," ujar Irwandi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (1/7/2022).

Jika memungkinkan, kata Irwandi, jajarannya akan memanggil ketua RT dan RW yang tempat tinggalnya terdampak perubahan nama jalan.

Hal itu dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa perubahan nama jalan tidak membawa dampak buruk bagi warga.

"Kalau perlu RT dan RW kita panggil, kita kumpulkan untuk diberikan sosialisasi," ucap Irwandi.

"Bahwa perubahan jalan itu tidak merugikan masyarakat, mereka harus diyakinkan," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengganti nama 22 jalan di Jakarta dengan nama tokoh-tokoh Betawi. 

Perubahan nama jalan tersebut menuai beragam respon dari masyarakat.

Fajri, Ketua Rukun Tetangga (RT) 10 Rukun Warga (RW) 06, Tanah Tinggi, Johar Baru, menyatakan ia menolak perubahan nama jalan di wilayah tempat tinggalnya.

Fajri tinggal di Jalan A Hamid Arief yang dulu bernama Jalan Tanah Tinggi I Gang 5.

"Kami menolak karena berkaitan banyak dokumen kami yang harus diganti, itu memerlukan dana dan waktu," ujar Fajri di Kantor Kelurahan Tanah Tinggi, Jumat (1/7/2022).

Menurut Fajri, warga RT 10 RW 06 Tanah Tinggi, tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi perubahan nama jalan di wilayahnya.

"Memang sebelumnya pas bulan Ramadhan ada rencana pergantian nama dan nanti diinfokan, ada musyawarah dengan warga. Tapi sampai kita tunggu-tunggu, malah tidak ada," ungkapnya.

Hal senada diucapkan warga bernama Irzon. Dia mengaku tidak pernah mendapatkan informasi mengenai perubahan nama jalan di wilayah tempat tinggalnya.

"Kami tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam musyawarah. Boro-boro warga, ketua RT saja tidak diberitahu," kata Irzon.

Irzon mengatakan, masih banyak kepentingan warga yang harus diutamakan dibandingkan mengurusi perubahan data dokumen kependudukan imbas adanya perubahan nama jalan.

"Masih banyak yang lebih urgent dibandingkan hal seperti ini," katanya.