Menteri ATR Peringatkan Pejabat dan Pegawai BPN agar Tidak Bermain-main dengan Mafia Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, memperingatkan pejabat dan pegawai BPN agar tidak bermain-main dalam menjalan tugas.

Hal itu disampaikan Hadi, menanggapi adanya sejumlah pejabat dan pegawai BPN yang menjadi tersangka kasus mafia tanah di Mapolda Metro Jaya.

"Mafia tanah ada di mana-mana untuk itu saya perintahkan seluruh jajaran, Kakanta (Kepala Kantor Pertanahan BPN), Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah BPN) untuk tidak main-main, dalam mengemban amanah oleh negara kepada kita," ujar Hadi di Mapolda Metro Jaya, Senin (18/7/2022).

Menurut Hadi, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjalankan perintah Presiden RI Joko Widodo untuk memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Hadi mengaku terus berkoordinasi dengan kepolisian lewat Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah yang saat ini sudah berjalan.

"Saya akan terus berkoordinasi dengan jajaran Polri, Polda di seluruh wilayah untuk bersama melaksanakan tugas yaitu memberantas mafia tanah," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebut bahwa penyidik sudah menetapkan 30 orang tersangka dalam kasus pengungkapan mafia tanah di wilayah DKI Jakarta, dan Bekasi.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, dari 30 orang tersebut, sebanyak 13 orang di antaranya merupakan pejabat dan pegawai kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Ada 30 tersangka yang saat ini kami tetapkan. Di antaranya sebagian besar ditahan, meliputi 13 orang pegawai BPN," ujar Hengki kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

Menurut Hengki, 13 pegawai BPN tersebut terdiri dari tujuh aparatur sipil negara (ASN) dan enam pegawai tidak tetap.

Belasan tersangka ini diduga terlibat mafia tanah dengan menerbitkan sertifikat tanah yang seharusnya menjadi hak dari para korban.

"Terdapat 12 korban dari mafia tanah ini dimulai dari aset pemerintah, kemudian badan hukum, maupun perorangan," kata Hengki.

Selain pejabat dan pegawai BPN, penyidik juga menangkap dua ASN pemerintah daerah, dua kepala desa, dan seorang penyedia jasa perbankan, serta 12 orang masyarakat sipil.

Kini, kata Hengki, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu penyidik juga menerapkan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266, serta Pasal 372 KUHP.

"Kemudian Pasal 3, 4 dan 5 UI RI Nomor 8 Tahun 2012, dan atau Pasal 170 dan 167 Ayat 1 KUHP," pungkasnya.