Gagalnya Banding Munarman, Hukuman Diperberat jadi 4 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya banding terdakwa kasus tindak pidana terorisme Munarman gagal total. 

Alih-alih meringankan hukuman, langkah banding justru memperberat hukuman kurungan penjara bagi mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) itu. 

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Munarman dan sekaligus menambah hukuman kurungan dari semula 3 tahun penjara menjadi 4 tahun.

"Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/PN.Jkt.Timn tanggal 6 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian bunyi putusan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (28/7/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun," demikian. 

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengaku tidak sepakat dengan lama masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. 

Menurut hakim PT DKI, vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terhadap Munarman terlalu ringan.

"Pidana (vonis) tersebut terlalu ringan. Tidak setimpal dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat," demikian bunyi putusan PT DKI nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI, tertanggal 28 Juni 2022.

Selain itu, status Munarman sebagai pengacara turut menjadi alasan PT DKI memperberat hukuman eks Sekretaris FPI itu.

Meski diperberat, namun hukuman terhadap Munarman itu masih lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 8 tahun penjara.

Perjalanan Kasus Terorisme yang Membelit Munarman

Munarman ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada Selasa, 27 April 2021 di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Berdasarkan keterangan polisi saat itu, Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

"Jadi (penangkapan) terkait dengan kasus baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan, jadi ada tiga hal tersebut," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan.

Proses hukum Munarman pun berlanjut hingga meja hijau.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 14 Maret 2022, dia dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.

Jaksa menyatakan, Munarman terbukti melanggar Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ia disebut terlibat dalam tindak terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar dan Kabupaten Deli Serdang pada 24-25 Januari dan 5 April 2015.

Saat mendengar tuntutan jaksa itu, Munarman meresponsnya dengan tertawa. Sebab, Munarman mengira dirinya akan dituntut mati oleh jaksa.

“Tuntutan jaksa kurang serius jadi kita enggak tertantang, kita pikir tuh hukumannya mati tuntutannya, jadi biasa saja,” kata kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, usai persidangan.

Divonis 3 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Munarman dalam persidangan yang digelar 6 April 2022. 

Hakim menilai Munarman terbukti secara sah melakukan tindak pidana terorisme.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim memang berbeda pandangan dengan jaksa, sehingga vonis terhadap Munarman jauh lebih ringan dari tuntutan.

Perbedaan itu terdapat pada pasal yang digunakan hakim dalam vonis, dengan pasal yang digunakan jaksa dalam tuntutannya.

Hakim menilai, Munarman melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan ketiga.

Sementara itu, jaksa menilai Munarman melanggar Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemufakatan jahat sebagaimana dakwaan kedua.

"Kami berbeda pendapat dengan penuntut umum. Penuntut umum berpendapat dakwaan kedua yang terbukti, majelis hakim dakwaan ketiga," ucap hakim.

Atas vonis tersebut, Munarman mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga akhirnya hukumannya diperberat jadi 4 tahun penjara. 

(Penulis: Nirmala Maulana Achmad)