Epidemiolog Minta Pemerintah Tak Asal Longgarkan Pengendalian Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan pemerintah agar tak asal melonggarkan pengendalian Covid-19.

Hal itu disampaikan Dicky menanggapi lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir setelah pemerintah melakukan sejumlah pelonggaran. Salah satunya ialah tidak mewajibkan penggunaan masker di luar ruangan.

"Ini lah sebetulnya pelajaran buat pemerintah ketika pengabaian dilakukan tanpa terukur. Kemudian intervensi melemah. Kan yang dirugikan pemerintah juga. Harus mengeluarkan dana lagi, harus melakukan pembatasan lebih ketat lagi (ketika kasus naik)," kata Dicky saat dihubungi, Jumat (29/7/2022).

"Termasuk masyarakat juga dirugikan. Ini yang harus diambil pelajaran dari kehadiran subvarian Omicron BA.4 dan BA.5," tutur Dicky.

Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus bijak dalam merespons setiap perkembangan mengenai pandemi Covid-19.

Dengan demikian pemerintah akan mampu menelurkan kebijakan yang tepat sehingga perekonomian bisa berjalan tanpa adanya peningkatan kasus yang berarti.

"Ini harus dimitigasi dengan cara konsistensi respons kita. Kita kan sudah jauh lebih bak dengan modal imunitas. Tapi jangan diperburuk dengan pelonggaran dan pengabaian yang merugikan kita," ucap Dicky.

Adapun saat ini pemerintah melaporkan penambahan 5.831 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus baru itu tersebar di 31 provinsi.

Berdasarkan data yang sama, hingga Jumat (29/7/2022), total kasus konfirmasi Covid-19 di Tanah Air berjumlah 6.197.495 orang.

Menurut data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 2.987 kasus, Jawa Barat 1.095 kasus, dan Banten 717 kasus.

Kemudian, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 4.485 orang, sehingga jumlahnya menjadi 5.992.537 orang.