Tagih Janji Anies soal Pencabutan Pergub Penertiban Tanah, Warga Ancam Gelar Aksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada Kamis (4/8/2022).

Jika Anies tak kunjung merespons, KRMP hendak menggelar aksi pada Kamis (11/8/2022).

Untuk diketahui, audiensi yang diminta KRMP terkait penuntasan dan penagihan janji Anies untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Perwakilan KRMP Jihan Fauziah Hamdi berujar, dalam surat permintaan itu, pihaknya menjadwalkan audiensi dengan Anies agar digelar pada Kamis pekan depan.

"Kalau tidak ada respons setelah kami follow up, kami bisa jadi merencanakan aksi untuk menuntut adanya pencabutan Pergub ini," tuturnya, ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/7/2022).

Dalam kesempatan itu, ia belum menuturkan bentuk aksi yang bakal digelar pada Kamis pekan depan.

Di sisi lain, Jihan menegaskan bahwa keberadaan Pergub 207 Tahun 2016 tak seharusnya dianggap remeh.

Sebab, ia menilai bahwa banyak warga Ibu Kota yang harus kehilangan rumah begitu saja karena digusur.

"Ini bukan hal yang harus dianggap sebelah mata atau diremehkan. Lagi-lagi, warga Jakarta harus kehilangan rumahnya begitu aja tanpa prosedur dan Pergub ini sangat bermasalah," kata dia.

Jihan mengatakan, Anies telah berkomitmen untuk Pergub Nomor 207 Tahun 2016.

Anies menyatakan komitmennya untuk mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 saat audiensi yang digelar KRMP dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 6 April 2022.

"Dari hasil audiensi itu ada berita acara yang menyatakan bahwa Pak Anies berkomitmen untuk mencabut Pergub tersebut," tuturnya.

Adapun pembahasan dalam audiensi itu adalah tentang permintaan untuk mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016.

Saat audiensi, selain berjanji untuk mencabut Pergub, Anies juga disebut hendak memoratorium terhadap Pergub tersebut.

Dengan adanya moratorium, Pergub Nomor 207 Tahun 2017 dibekukan untuk sementara

"Selain mencabut itu, selama prosesnya, sampai ada ketentuan atau kepastian, akan dilakukan moratorium (terhadap Pergub Nomor 207 Tahun 2017) supaya tidak dilakukan penggusuran di kampung-kampung di DKI Jakarta," sebut Jihan.

Akan tetapi, sejak 6 April 2022 hingga saat ini, KRMP belum mendapafkan informasi terkait tindak lanjut tentang pencabutan Pergub tersebut.

Karena itu, lanjut Jihan, KRMP mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Anies terkait pencabutan Pergub tersebut.

Surat permintaan itu disampaikan secara langsung oleh KRMP ke Pemprov DKI Jakarta pada Kamis ini.

"(KRMP) mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta," kata Jihan.

"Kami di sini meminta Bapak Anies untuk menindaklanjuti bagaimana proses pencabutan Pergub Nomor 207 Tahun 2016," sambung dia.