Salin Artikel

Akhir Polemik Timbunan Sembako Bansos Presiden: Penyelidikan Dihentikan dan Penjelasan Terbuka JNE

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik paket bantuan sosial (bansos) presiden yang dikubur di kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, telah menemukan titik terang.

Penemuan sembako bantuan presiden ini bermula dari laporan seorang karyawan perusahaan jasa pengiriman logistik JNE Express.

Lapangan KSU tempat penemuan sembako itu biasa digunakan untuk parkir kendaraan JNE. Lokasi gudang JNE juga berada persis di seberang lapangan tersebut.

Saat ini, baik dari kepolisian dan JNE Express sama-sama mengungkapkan bahwa beras yang rusak sudah diganti dengan yang baru dan dikirimkan ke masyarakat penerima.

Polisi Hentikan Penyelidikan

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menghentikan penyelidikan penimbunan sembako bantuan sosial(bansos) presiden di Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan menjelaskan, tim khusus (timsus) yang dibentuk untuk mengusut temuan penimbunan bansos presiden tersebut sudah melakukan penyelidikan.

Kepolisian juga sudah memeriksa pihak terkait baik dari Kementerian Sosial, Perum Bulog, dan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE Express.

Dari situ, kata Zulpan, penyidik menyimpulkan bahwa tidak ada unsur pidana yang ditemukan terkait dengan penimbunan sembako Bansos Presiden bansos presiden tersebut.

Pasalnya, sejauh ini memang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat penimbunan bansos presiden tersebut oleh JNE Express selaku pihak penyalur bantuan ke masyarakat.

"Beras 3,4 ton yang ditanam ini adalah beras rusak. Kemudian terhadap beras 3,4 ton sudah diganti oleh JNE kepada pemerintah dalam hal ini Kemensos," ungkap Zulpan, Kamis (4/8/2022).

Menurut Zulpan, dengan adanya penggantian kerusakan beras,maka negara tidak dirugikan. Selain itu, masyarakat juga tidak dirugikan sebagai penerima bantuan karena sudah tersalurkan.

JNE Express juga telah mengklarifikasi soal beras bantuan sosial (bansos) presiden yang mereka kubur di Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok.

Kuasa hukum JNE, Hotman Paris Hutapea, mengatakan bahwa beras itu rusak sehingga sengaja dibuang dengan cara dikubur.

JNE Express yang ditugaskan mengantarkan paket sembako tersebut, menerima beras itu dari PT Store Send Indonesia (SSI) selaku pemenang tender pada Mei 2020.

"Lalu disimpan dan November 2021 dikubur (karena rusak)," ujar Hotman di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (4/8/2022).

Hotman menyebutkan, JNE Express menerima total 6.119 ton, sedangkan yang rusak hanya 3,4 ton. Beras yang rusak itulah yang dikubur di Lapangan KSU.

Hotman juga mengungkapkan apa yang menjadi alasan JNE mengubur beras itu, setelah selama satu tahun lebih disimpan di gudang.

"Ini beras harus dijaga sensitivitasnya, kalau nanti ini beras dibuang sembarangan, takutnya disalahgunakan orang. Apalagi kan itu ada logonya bantuan presiden," ujar Hotman.

Hotman menyatakan, beras yang rusak sudah diganti dengan yang baru dan dikirimkan ke masyarakat penerima.

(Penulis: Nirmala Maulana Achmad, Tria Sutrisna | Editor: Irfan Maullana)

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/04/18065811/akhir-polemik-timbunan-sembako-bansos-presiden-penyelidikan-dihentikan

Terkini Lainnya

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Megapolitan
Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Megapolitan
Penampilan Tiktoker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Penampilan Tiktoker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke