Tarif Integrasi Transjakarta, MRT dan LRT Dinilai Murah, tapi Belum Bisa Kalahkan Dominasi Sepeda Motor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyambut baik langkah pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sudah meresmikan tarif integrasi angkutan umum. 

Dengan tarif integrasi, maka warga bisa menaiki dua atau tiga angkutan umum sekaligus meluputi Transjakarta, MRT, dan LRT, dengan sekali bayar. 

Harganya pun relatif murah, yakni maksimal Rp 10.000 untuk perjalanan yang durasinya tidak lebih dari tiga jam. 

"Ini awal yang bagus untuk mendorong warga beralih ke transportasi publik," kata Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (16/8/2022). 

Meski demikian, Nirwono menilai tarif integrasi itu belum terlalu murah jika dibandingkan dengan ongkos yang harus dikeluarkam warga jika menggunakan sepeda motor. 

"Dengan Rp 10.000 untuk isi bensin, pengendara motor bisa keliling kota, mobilitas lebih tinggi, dan lebih irit dan hemat, efektif dan efisien dari pintu ke pintu. Ini tantangan terberatnya," kata Nirwono. 

Ia pun memprediksi tarif integrasi ini hanya akan dinikmati oleh warga yang selama ini memang sudah menggunakan angkutan umum untuk aktivitas sehari-hari. 

Sementara warga yang sudah biasa menggunakan kendaraan pribadi, tak akan begitu saja berpindah ke transportasi umum akibat adanya tarif integrasi. 

"Idealnya memang mendorong warga beralih ke transportasi umum, tapi belum semua transportasi publik kita aman dan nyaman, baru MRT saja yang paling layak, sementara tata kota kita tidak terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi umum," katanya. 

Ia menyinggung pembangunan jalan tol di lingkar Jabodetabek yang makin masif dan mendekat ke permukiman.

Sebaliknya pengembang perumahan juga cendrung membangun permukiman baru yang dekat dengan tol.

"Akhirnya semua lebih memilih naik kendaraan pribadi meski terjebak kemacetan yang parah," katanya. 

Oleh karena itu, ia menilai, untuk membuat warga beralih ke transportasi umum, tak hanya sekedar dibutuhkan transportasi yang murah.

Pemerintah DKI Jakarta dan wilayah penyangga serta pemerintah pusat perlu berkomitmen menciptakan tata kota yang juga berorientasi pada transportasi umum. 

"Tata kota Jakarta dan sekitar harus ditata ulang, fokus pada pengembangan kawasan terpadu, hunian vertikal rusun/apartemen terjangkau di sekitar titik-titik simpul transportasi publik, dimana penghuni cukup berjalan kaki 5-10 menit ke stasiun atau halte terdekat," katanya.