Disebut Tak Tuntas Atasi Masalah Jakarta, Wagub DKI: Masyarakat Bisa Bandingkan dengan Periode Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat membandingkan program mana saja yang terealisasi saat jaman kepemimpinannya dengan pimpinan sebelumnya.

Hal ini dinyatakan usai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima surat peringatan (SP) kedua soal sembilan masalah krusial dan mendesak di Ibu Kota.

Sembilan masalah yang krusial dan mendesak itu dihimpun oleh Koalisi Perjuangan Warga Kopaja.

Untuk diketahui, sembilan permasalahan tersebut meliputi buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien/udara bebas di permukaan bumi.

Kemudian, ada pula isu soal ketidak seriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam melindungi difabel.

Riza meminta warga membandingkan program apa saja yang rampung ketika Pemprov DKI dipimpin Djarot Saiful Hidayat (2017), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (2014-2017), Joko Widodo (2012-2014), Fauzi Bowo (2007-2012), dan seterusnya.

"Yang penting masyarakat bisa membandingkan, dalam setiap periode sebelum-sebelumnya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/8/2022).

"Masyarakat bisa membandingkan mana program 2017-2022 yang sudah dilaksanakan, begitu juga 2012-2017, 2009-2014, 2004-2009, seterusnya," sambung dia.

Menurut Riza, dengan keterbukaan informasi, masyarakat bisa membandingkan antar-pimpinan DKI itu merampungkan program-program apa saja.

Kata dia, masyarakat juga bisa menilai secara mandiri pimpinan mana yang memiliki proyek pembangunan yang lebih baik.

"Dan setiap periode itu punya program-program, umumnya, semua itu biasa dalam setiap kepemimpinan di Pemprov. Masyarakat sehingga melihat, di periode yang mana terjadi pembangunan yang lebih baik," urai Riza.

Diberitakan sebelumnya, Perwakilan Kopaja Jeanny Silvia berujar bahwa Kopaja mengirimkan SP kedua kepada Pemprov DKI pada Selasa ini.

SP kedua dikirimkan karena Kopaja menilai Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies Baswedan belum mampu menyelesaikan sembilan permasalahan yang dinilai krusial dan mendesak itu.

Adapun Kopaja pernah mengirimkan SP pertama pada 22 April 2022.

"Kami melihat bahwa belum ada upaya maksimal dan itikad baik yang maksimal untuk menyelesaikan sembilan masalah publik tersebut," tutur Jeanny, ditemui di Balai Kota DKI, Selasa.

"Padahal, sembilan masalah publik tersebut masalah krusial dan sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan penikmatan standar layak bagi warga DKI Jakarta," sambung dia.

Ia menilai, jika sembilan masalah tersebut tak terselesaikan, DKI Jakarta tak akan menjadi kota yang ramah kepada warganya.

Karena itu, Jeanny menegaskan bahwa Pemprov DKI harus menyelesaikan sembilan permasalahan yang dinilai krusial dan mendesak tersebut.