Anggota DPRD DKI Soroti Dinsos yang Kerap Rapel Bantuan KLJ Jadi 3 Bulan Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyebut Dinas Sosial DKI Jakarta sering merapel pemberian bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) menjadi tiga bulan sekali.

Menurut dia, kejadian semacam itu tidak boleh terjadi dan harus segera diatasi.

"Ketepatan waktu pemberian bantuan perlu ada langkah konkretnya untuk perbaikan, karena sampai saat ini belum pernah saya dengar tepat waktu," kata Idris dalam rapat anggaran di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat yang dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu (31/8/2022).

"Bahkan ada pendataan yang belum selesai yang mengakibatkan warga tidak menerima manfaat itu," ujar dia.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria juga menilai saat ini pemberian bantuan KLJ belum merata.

Menurut Iman, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui ada peningkatan jumlah lansia di Ibu Kota dari 998.039 menjadi 1,05 juta jiwa.

Sementara berdasarkan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021, kuota KLJ yang disiapkan hanya untuk 107.573 jiwa.

Jumlah itu pun belum berubah pada pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2022.

"Banyak sekali lansia di DKI yang harus kita bantu, jumlahnya itu luar biasa. Kasihan masyarakatnya yang sudah mengharapkan tapi tidak mendapatkan," kata Iman.

Iman mengatakan, dengan kapasitas tersebut, di tengah masyarakat akan terjadi kecemburuan sosial.

Sebab masih banyak lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari belum terdaftar sebagai penerima manfaat dari KLJ.

"Nama tidak terdaftar karena jatahnya kurang. Misal di Cempaka Putih Barat cuma 80 orang (kuotanya). Nah dibagi setiap RW 10 orang, akhirnya pilih kasih tidak bisa dapat semua," ucap Iman.