Anies Ungkap Alasan Pipanisasi di Jakarta Belum Optimal: Karena Dikelola Swasta

Menurut dia, hal itu karena PAM Jaya selaku BUMD DKI Jakarta yang bertanggung jawab atas pipanisasi di Ibu Kota masih menjalin kerja sama dengan pihak swasta, yakni Aetra dan Palyja.

"Karena kemarin kan dikelola oleh swasta, jadi pipanisasinya tidak bisa kami kerjakan. Kenapa? Karena yang kelola (instalasi pipa itu) swasta (Aetra-Palyja)," ungkap Anies saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2022).

"Yang bertanggung jawab untuk membesarkan (pipanisasi itu) swasta," sambung dia.

Anies melanjutkan, setelah kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra berakhir pada 2023, Pemprov DKI Jakarta baru bisa mengoptimalkan pipanisasi.

Optimalisasi itu, imbuh dia, dilakukan dengan cara memberikan dana penyertaan modal daerah (PMD) kepada PAM Jaya.

"Mudah-mudahan ya pada tahun 2023 ini sudah kembali di Pemprov DKI, maka Pemprov DKI bisa melakukan PMD. Kalau bisa melakukan PMD, maka pipanisasi bisa berjalan lebih cepat," tutur Anies.

Ia menambahkan, selama tak bisa melakukan pipanisasi, Pemprov DKI melakukan hal lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga. Salag satunya dengan membangun tangki untuk warga.

Pembangunan tangki itu juga untuk mencegah masyarakat mengambil air tanah.

"Kami membuat tangki-tangki di kampung-kampung kan karena kami enggak bisa investasi di situ (pipanisasi). Jadi kami buat tangki-tangki, lalu warga mengambil air," kata dia.

Adapun Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyatakan bahwa swastanisasi air bakal diakhiri pada 31 Januari 2023.