Demo Buruh di DPR Bubar, Tak Ada Anggota Dewan yang Temui Massa

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi yang digelar buruh di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (6/9/2022), sudah berakhir pada sore hari sekitar pukul 14.43 WIB.

Sampai massa buruh membubarkan diri, tak ada satu pun anggota atau pun pimpinan dewan yang keluar untuk menemui mereka. 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun merasa kecewa karena tak ada satu pun wakil rakyat yang mau turun ke jalan untuk mendengar langsung keberatan mereka soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

"Harusnya keluar dong untuk menerima massa demonstran," kata Said Iqbal di lokasi unjuk rasa, seperti terlihat dari tayangan Kompas TV. 

Said Iqbal mengaku heran mengapa tak ada satu pun anggota DPR yang mau menemui massa.

Padahal, mayoritas fraksi di DPR juga sudah menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Saya mendengar  dari sembilan fraksi, enam menolak, dua abstain, hanya satu menyatakan setuju. Tapi sampai siang ini mereka tidak keluar," kata Said Iqbal. 

Said Iqbal menilai, langkah sejumlah fraksi yang menyatakan menolak kenaikan harga BBM itu hanya lah retorika belaka guna menarik simpati rakyat. 

Ia meminta DPR melakukan tindakan nyata jika memang menolak kenaikan harga BBM. 

"Bentuk panja atau pansus DPR, gunakan hak interpelasi, hak angket, itu hak DPR, jangan basa basi dengan retorika di media," kata Iqbal.

Said Iqbal pun mengancam bila DPR tidak menggubris usulan mereka, ada ribuan massa buruh yang siap melakukan aksi sepanjang sisa tahun 2022.

Pemerintah resmi menaikkan harga tiga jenis BBM sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. 

Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.