Tolak Kenaikan BBM, BEM UI Singgung Megaproyek Pemerintah Senilai Rp 6.445 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah ditetapkan pemerintah.

Ada sejumlah alasan yang membuat BEM UI menolak dialihkannya subsidi BBM. 

Pertama, BEM UI menilai alasan pemerintah yang menyebut bahwa keuangan negara sudah terbebani subsidi BBM hanya mengada-ada. 

Sebab, di saat bersamaan, pemerintah terus menggenjot berbagai proyek strategis nasional yang menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hingga kini, terdapat lebih dari 200 proyek strategis nasional yang dikejar rampung oleh pemerintah sebelum tahun 2024 dan menghabiskan dana hingga mencapai Rp 6.445 triliun," kata Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022). 

Bayu menambahkan, geliat ekonomi konstruktif pemerintah terus berlanjut sampai megaproyek pemindahan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan.

"Sayangnya, realisasi megaproyek IKN ini jelas semakin membebani APBN karena
pembangunan IKN tentu tidak memakan biaya yang sedikit hingga ditaksir sebesar Rp 466
triliun," sambung Bayu. 

Langkah pemerintah yang lebih mengedepankan berbagai proyek pembangunan
minim urgensi, kata dia, jelas bertolak belakang dengan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak krisis energi global.

Kedua, BEM UI menolak kenaikan BBM karena akan berdampak pada inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sebagai contoh, beberapa hari setelah kenaikan harga BBM terjadi, berbagai harga sektor pangan pun juga mengalami kenaikan harga.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) mencatat bahwa telah terjadi kenaikan harga di berbagai komoditas pangan secara signifikan seperti komoditas cabai yang mengalami peningkatan harga hingga 15,76% imbas kenaikan harga BBM.

"Tentunya, kenaikan harga komoditas pangan ini akan terus terjadi dan memberatkan
masyarakat mengingat sudah terjadinya kenaikan harga dari kelompok pangan sebesar
11,47% sebelum terjadinya kenaikan harga BBM," kata Bayu. 

Selanjutnya, BEM UI juga tidak yakin penyaluran bantuan sosial sebagai pengganti subsidi BBM bisa efektif menjadi solusi meredam efek domino dari kenaikan harga BBM. 

Sebab,  belum ada kepastian konkret mengenai penerima BLT ini akan tepat sasaran.

Hal ini mengingat pendataan masyarakat tergolong miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum sepenuhnya baik.

"Akibatnya, berdasarkan analisis Center of Economic and Law Studies (CELIOS), penyaluran bantuan dari pemerintah yang tidak efektif ini diprediksi justru menaikkan angka kemiskinan hingga 10,5% imbas dari kenaikan harga BBM," kata Bayu. 

Terakhir, BEM UI menilai permasalahan utama terkait BBM di Indonesia lebih bersifat struktural, seperti kurangnya pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi sehingga tidak tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan.

BEM UI menilai, harusnya pemerintah bisa membenahi penyaluran subsidi BBM ini agar tepat sasaran.

"Bukan melakukan kebijakan pintas tanpa perhitungan yang matang," kata Bayu.

Sebagai bentuk protes, BEM UI akan menggelar unjuk rasa pada Selasa (13/9/2022) siang ini di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun gelombang demonstrasi menolak kenaikan BBM ini sudah terjadi di berbagai daerah sejak pemerintah mengumumkan harga BBM naik pada Sabtu (3/9/2022).

Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.