Pukul 19.40 WIB, Aksi Mulai Memanas Saat Massa Lempar Botol Air Kemasan hingga Bom Asap

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022) mulai memanas.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pukul 19.40 WIB, peserta unjuk rasa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, hingga pelajar belum membubarkan diri.

Selain itu, terlihat sejumlah botol air kemasan dilemparkan para pengunjuk rasa ke arah petugas kepolisian yang sedang berjaga.

Tak hanya botol air kemasan yang dilemparkan, petasan dan bom asap (smoke bomb) sempat dinyalakan oleh pengunjuk rasa.

Kemudian, sejumlah spanduk yang dibawa oleh massa turut dibakar, sehingga kepulan asap hitam membumbung tinggi di Jalan Medan Merdeka Barat.

Di sisi lain, sejumlah massa dari elemen mahasiswa kompak memperingatkan rekan-rekannya agar menghentikan aksi lempar botol itu.

"Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi," demikian yel-yel yang disuarakan mahasiswa.

Petugas kepolisian melalui pengeras suara memperingatkan para peserta unjuk rasa untuk menyudahi aksi unjuk rasa tersebut mengingat waktu sudah lewat pukul 18.00 WIB.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satria Utomo mengatakan, massa yang berkumpul diperkirakan berjumlah 7.000 orang.

"Jumlah massa kemungkinan sekitar 6.000 sampai 7.000 massa aksi," kata Bayu di kawasan Patung Kuda, Selasa.

"Hari ini kami tergabung dalam aliansi rakyat melawan, berdemonstrasi terkait kenaikan harga BBM dan ini tidak hanya mahasiswa saja tapi juga tergabung elemen buruh dan pelajar," sambung dia.

Menurut Bayu, setidaknya ada lima tuntutan BEM UI kepada pemerintah unutk menyikapi kenaikan harga BBM.

"Pertama, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan krusial masyarakat," ujar Bayu dalam keterangannya, Selasa.

Selanjutnya, BEM UI menuntut pemerintah agar lebih mengandalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam dampak krisis energi global yang berdampak bagi masyarakat.

"Contohnya penganggaran subsidi BBM dibanding memprioritaskan berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang minim urgensi," ungkapnya.

Tuntutan ketiga, kata Bayu, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan struktural terhadap penyaluran BBM bersubsidi dibanding melakukan kebijakan pintas tanpa perhitungan yang matang di masa yang akan datang.

"Keempat, mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas harga berbagai komoditas pangan imbas kenaikan harga BBM agar tetap dapat dijangkau oleh masyarakat," ucap Bayu.

Bayu mengungkapkan, tuntutan kelima meminta pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak secara efektif dengan melakukan berbagai pembenahan struktural.