Cegah Penyusup dan Provokator, Massa Aksi 2309 Bentuk Barikade

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Demonstrasi bertajuk "Aksi 2309" itu dilakukan di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).

Koordinator aksi Buya Husein mengatakan, peserta aksi membentuk barikade pengamanan untuk mencegah provokator dan penyusup pada demonstrasi tersebut.

"Kami sudah mempersiapkan keamanan internal para laskar dan jawara dari berbagai ormas untuk meminimalisasi adanya penyusup yang akan mengacaukan aksi akbar kedua ini," ujar Husein di Patung Kuda, Jumat (23/9/2022).

Menurut Husein, peserta aksi dari berbagai ormas Islam itu diperkirakan berjumlah 1.000 orang. Mereka datang dari berbagai wilayah di Jabodetabek dan Banten.

"Iya massa utama dari Jabodetabek, mungkin ada dari luar juga, mungkin seperti Banten dan lainnya," ungkap dia.

Diwawancarai secara terpisah, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 2022 Slamet Ma'arif mengatakan, aksi demonstrasi menuntut penolakan kenaikan harga BBM ini akan diikuti oleh ribuan massa dari berbagai kelompok.

Aksi 2309 yang akan digelar oleh GNPR merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi sebelumnya pada 12 September 2022 di kawasan Patung Kuda.

Adapun, unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat terus bergulir di sejumlah daerah sebagai bentuk respons atas kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax

Kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi diumumkan Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

"Pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (3/9/2022).

Saat ini harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.