Salin Artikel

Swasta Perlu Dioptimalkan untuk Atasi Keterbatasan Daya Tampung Sekolah Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, keberadaan sekolah swasta perlu dioptimalkan untuk mengatasi keterbatasan daya tampung atau kuota siswa di sekolah negeri.

Anies menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan swasta dalam memberikan akses pendidikan secara merata kepada masyarakat.

"Sesungguhnya, penyedia pendidikan itu semuanya. Nah, dengan begitu, swasta pun dibantu dan didukung oleh pemerintah," ujar Anies, saat ditemui di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 08, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai, penambahan jumlah sekolah tidak menjadi satu-satunya solusi dalam mengatasi keterbatasan daya tampung.

Di sisi lain, pihak swasta juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah terkait penyediaan akses atas pendidikan.

"Jadi, tidak harus selamanya kami menambah sekolah, tapi justru bisa mendukung sekolah-sekolah swasta yang sudah ada," tuturnya.

Bentuk dukungan itu, kata Anies, Pemprov DKI bakal memberikan subsidi biaya pendidikan bagi siswa yang bersekolah swasta.

Dengan demikian, setiap siswa mendapatkan pelayanan dan kualitas pendidikan yang sama, baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Jadi, dengan begitu, anak-anak kita semua bisa masuk dan mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta maupun pemerintah dengan standar pelayanan yang setara," kata Anies.

Menurut Anies, pemprov tengah membahas peraturan terkait pemberiaan subsidi tersebut.

"Kami sedang memproses untuk aturannya sehingga kami bisa mendukung sekolah-sekolah swasta dengan pembiayaan," tuturnya.

Dikutip dari Kompas.id, data Dinas Pendidikan DKI pada PPDB tahun 2022 menunjukkan bahwa jenjang sekolah dasar (SD) memiliki daya tampung 90.941 siswa.

Rincian untuk penerimaan siswa dengan adanya empat jalur itu ialah jalur prestasi tidak ada, jalur afirmasi 22.735 siswa, jalur zonasi 66.387 siswa, dan jalur pindah tugas orangtua 1.819 anak.

Kemudian jenjang sekolah menengah pertama (SMP) memiliki daya tampung 71.993 orang. Rinciannya, penerimaan untuk jalur prestasi 16.558 orang, jalur afirmasi 17.998 orang, jalur zonasi 35.997 orang, dan jalur pindah tugas orangtua 1.440 orang.

Pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), daya tampungnya 29.765 orang, dengan rincian jalur prestasi 6.846 orang, jalur afirmasi 7.441 orang, jalur zonasi 14.883 orang, dan jalur pindah tugas orangtua 595 orang.

Untuk jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), total daya tampung sebanyak 19.026 orang yang terdiri dari 10.464 orang jalur prestasi, 8.181 orang jalur afirmasi, dan jalur pindah tugas orangtua 381 orang.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/28/17051301/swasta-perlu-dioptimalkan-untuk-atasi-keterbatasan-daya-tampung-sekolah

Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke