Demo Buruh dan GNPR Bubar, Jalan Medan Merdeka Barat Kembali Dibuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa Aliansi Aksi Sejuta Buruh dan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) membubarkan diri dari kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).

Dua kelompok pengunjuk rasa itu bubar setelah berdemonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), turunkan harga sembako, hingga menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, setelah massa bubar, aksi bersih-bersih langsung dilakukan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di kawasan Patung Kuda.

Berbekal sapu lidi, pengki, dan karung sampah, petugas PPSU dengan sigap membersihkan sampah yang berserakan seperti botol air mineral, plastik hingga bungkus makanan.

Kemudian, arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda terpantau ramai lancar.

Tidak ada kemacetan dari pengendara yang melintas dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Barat begitu pun sebaliknya.

Jalan Medan Merdeka Barat yang sebelumnya ditutup kini dapat kembali dilintasi pengendara setelah pagar beton dan kawat berduri diangkat polisi dibantu petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Adapun, aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk respons atas kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (3/9/2022).

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.