Keluh-Kesah Buruh Jabodetabek, Berat Membayar Sewa Rumah Hingga Biaya Transportasi Melambung

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh dari kawasan Jabodetabek mengeluhkan kenaikan harga barang-barang yang lebih tinggi ketimbang perkiraan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal di tengah demostrasi yang dilakukan massa buruh di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Selasa (12/10/2022).

Iqbal mengungkapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berimbas pada naiknya sejumlah harga-harga kebutuhan masyarakat.

"Inflasi diperkirakan pemerintah 6,5 persen. Sesungguhnya di kelas menengah kebawah, kelas buruh, kelas petani, dan lainnya, inflasi kebutuhan pokok sudah mencapai 15 persen," ujar Iqbal.

Angka tersebut disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh divisi penelitian dan pengembangan (Litbang) Partai Buruh.

Lebih detail lagi, kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan ongkos transportasi yang rata-rata mencapai 50 persen.

"Harga angkot biasa Rp 4.000, angkot sekarang naik Rp 2.000 artinya inflasi sudah mencapai 50 persen," ungkap dia.

Selanjutnya, kenaikan harga BBM juga berdampak pada meningkatnya harga sewa tempat tinggal yang terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah.

"Harga sewa rumah atau tempat tinggal saat ini rata-rata naik Rp 50.000 per bulan, dari rata-rata ongkos sewa rumah Rp 500.000. Berarti ada kenaikan 10 persen," ucap Iqbal.

Akibat kenaikan harga bermacam-macam kebutuhan pokok, Iqbal mengklaim bahwa daya beli masyarakat yang menurun sekitar 30 persen.

Adapun, aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk respons atas kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax yang ditetapkan pemerintah.

Masyarakat belum siap

Anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, saat ini masyarakat belum siap menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Apalagi, kata dia, harga BBM naik setelah adanya inflasi bahan pangan yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Kondisi masyarakat saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM, apalagi setelah inflasi bahan pangan (volatile food) secara tahunan hampir menyentuh 11 persen YoY (year on year) pada Juli 2022," kata Mujiyono.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu menilai, saat ini juga tidak terlihat upaya dari pemerintah untuk melakukan penghematan sebelum memutuskan harga BBM naik.

Justru, menurut dia, saat ini pemerintah sedang memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat.

"Seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022, seperti janji Pak Jokowi sendiri pada pertengahan tahun ini," ujar Mujiyono.

"Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu uangnya sekarang ke mana?" lanjut dia.

(Penulis : Reza Agustian, Sania Mashabi/Editor : Irfan Maullana, Nursita Sari)