Sumur Resapan Dinilai Kurang Efektif Atasi Banjir, Pengamat: Lahan di Ibu Kota Telah Jenuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai program sumur resapan kurang efektif mengatasi banjir di Jakarta karena tanah di Ibu Kota saat ini kebanyakan telah jenuh dan tidak bisa menyerap air.

"Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," kata Yayat, dikutip dari Antara, Kamis (13/10/2022).

Kendati demikian, Yayat mengatakan program sumur resapan sudah terlanjur dimulai dengan anggaran tidak sedikit.

Setidaknya, Yayat berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu melakukan pendekatan yang lain demi membuat sumur resapan itu menjadi lebih berguna.

Salah satunya, kata Yayat, Pemprov DKI bisa mendekati Balai Besar Tanah yang memiliki data kawasan-kawasan mana yang resapannya masih bagus. Yayat berpandangan pendekatan sumur resapan sebaiknya berbasis data tentang kondisi tanah.

"Apakah tanah itu bisa menyerap (atau tidak). 'Kan sayang sudah mengeluarkan uang, anggaran, enggak optimal dan hanya menjadi sumur penampung saja," tutur Yayat.

Lebih lanjut, Yayat menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono mesti mengevaluasi program sumur resapan demi mengatasi banjir di Jakarta.

"Nanti evaluasi Heru Budi. Apakah sumur resapan akan diteruskan atau tidak. Kalau bagus diteruskan, kalau tidak dihentikan," ucapnya.

Setidaknya menurut Yayat, Pj Gubernur bisa menghentikan program-program yang dianggap tidak punya efektivitas yang baik dalam menangani banjir di Jakarta.

Dengan begitu, gubernur berikutnya akan terbantu untuk segera membangun program baru yang lebih baik untuk mengatasi banjir.

"Jadi supaya tidak menjadi beban bagi gubernur selanjutnya, lebih bagus mengevaluasi. Jadi tugas Pj Gubernur mengevaluasi yang dilakukan efektif mengantisipasi ancaman banjir atau tidak," tuturnya.

Setelah melalui evaluasi, ia yakin akan ada transparansi capaian yang akan dibuka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Jika tidak efektif misalnya kan bisa jadi penghematan anggaran dan diarahkan pada pekerjaan yang lebih realistis," tuturnya.

Dalam dokumen Rancangan Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026 yang sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kondisi Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap banjir dan genangan.

Hal ini terjadi karena tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0-3 persen dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya.

Oleh karena itu, dalam penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton (sheetpile).

Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta, menurut RPD tersebut dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta.