Halte Bundaran HI Dianggap Halangi Patung Selamat Datang, DPRD DKI Akan Bentuk Pansus

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta berencana membuat panitia khusus (pansus) pembangunan Halte Transportasi Jakarta (Transjakarta) Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pembuatan pansus merupakan buntut dari pembangunan halte transjakarta Bundaran HI yang dianggap menghalangi visual terhadap Monumen Selamat Datang yang berstatus obyek diduga cagar budaya (ODCB).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pansus dibentuk karena pandangan ke arah Monumen Selamat Datang seharusnya tidak terhalang apa pun.

"Nanti bentuknya seperti pansus. Itu dilaksanakan dan bagaimana arahannya (berdasarkan rapat pansus)," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).

"Karena, bukan apa-apa, enggak kelihatan ini (Halte Bundaran HI), ketutup kan enggak boleh," sambung dia.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo membandingkan antara Halte Bundaran HI dengan jembatan penyebrangan orang (JPO) yang sempat menutup visual terhadap Monumen Selamat Datang.

Usai dicap menghalangi visual monumen itu, JPO tersebut bisa dibongkar.

Karena itu, Prasetyo menegaskan bahwa Halte Bundaran HI yang dinilai lebih menutupi Monumen Selamat Datang akan menjadi pembahasan pansus pembangunan halte tersebut.

"Waktu itu pernah JPO menutupi, itu dibongkar. Ternyata ada yang lebih menutupi, nah itu kita (bahas) dalam diskusi masalah cagar budaya itu," sebutnya.

Saat ditanya apakah halte tersebut bakal dibongkar, Presetyo mengaku akan terlebih dahulu memanggil Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

Tak hanya itu, DPRD DKI Jakarta juga akan memanggil Tim Sidang Pemugaran (TSP) dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

"Nanti dipanggil semua," tegas dia.

Untuk diketahui, sejarawan JJ Rizal mendorong Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, untuk menghentikan revitalisasi Halte Bundaran HI.

Ia menilai bahwa halte tersebut menutup visual terhadap Monumen Selamat Datang.

Meski ada dorongan tersebut, Anies dan PT Transjakarta selaku pihak pembangun halte tetap melanjutkan proses revitalisasi.