DPRD DKI Minta Transjakarta Tanggung Jawab Kembalikan Saldo Pelanggan yang Terpotong Dua Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, meminta PT Transjakarta bertanggung jawab untuk mengembalikan saldo pelanggan bus transjakarta yang terpotong dua kali.

"Komisi B sudah menegaskan agar saldo penumpang yang sempat terpotong dua kali bisa dipertanggungjawabkan dengan cara dikembalikan ke penumpang tersebut," kata Ismail kepada wartawan, Rabu (26/10/2022).

Saat ini, lanjut Ismail, pihak Transjakarta dan JakLingko sedang berproses mengembalikan saldo yang terpotong tersebut.

Ismail menyebutkan, kasus saldo pelanggan terpotong ini merupakan fenomena umum saat transisi tarif integrasi.

"Karena ada beberapa hal belum tersinkronisasi antara sistem yang selama ini dijalankan oleh Transjakarta dengan sistem yang mulai diterapkan JakLingko, terutama sinkronisasi tap yang dilakukan di halte dan bus," ujar Ismail.

Komisi B DPRD DKI, kata Ismail, juga telah berkoordinasi dengan PT Transjakarta dan JakLingko terkait kasus saldo pelanggan yang terpotong dua kali itu.

"Termasuk memantau langsung command center yang dikelola oleh JakLingko," ucap Ismail.

Terbaru, penumpang bus transjakarta kembali mengeluhkan saldonya terpotong dua kali usai melakukan proses tap in dan tap out di halte.

Keluhan itu disampaikan oleh pemilik akun Twitter @Dee_iaz pada Senin (24/10/2022).

"Ribut sama supir TJ pagi ini gw suruh tap out. Dan gw blg klo gw tap out kena, ganti ya. Bener gw tap out dan kena," tulis pengunggah.

Akibat tap out tersebut, saldo penggunggah terpotong Rp 2.000. Unggahan itu juga telah direspons akun Twitter PT Transjakarta.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aduan itu.

"Transjakarta telah menerima berbagai aduan. Keseluruhan aduan itu telah ditindaklanjuti dengan menghubungi pelanggan tersebut untuk meminta keterangan kronologi kejadian disertai identitas yang dapat dihubungi. Data-data tersebut menjadi acuan dalam menangani keluhan pelanggan," kata Anang dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022).

Hingga saat ini, lanjut Anang, pihaknya masih memproses keluhan pelanggan saat transisi tarif integrasi.

Total ada 664 aduan, 353 di antaranya telah direspons dan diberikan kartu pengganti.

Sementara itu, 12 pelanggan menolak memberikan data, dan sisanya sebanyak 299 belum merespons.

“Kami masih akan tetap memproses aduan yang masuk kepada pelanggan jika laporan tersebut dapat diverifikasi," ujar Anang.