Dukung Heru Tak Pakai TGUPP, PDI-P DPRD DKI: di Era Anies, Ruang Gerak ASN Tak Leluasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mendukung keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal tak mempekerjakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono.

Menurut dia, dengan adanya TGUPP di era eks Gubernur DKI Anies Baswedan, gerakan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI justru terbatas.

Ia menilai TGUPP terlalu menyetir atau mengendalikan gerakan ASN.

"Selama lima tahun ini (era Anies), DKI Jakarta ruang geraknya (ASN) tidak merdeka. Ruang geraknya terbatas dan tidak leluasa, kenapa? Karena ruang gerak mereka disetir oleh TGUPP," kata Gembong melalui sambungan telepon, Rabu (2/11/2022).

Kini, menurut Gembong, Heru memberikan kewenangan kepada para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-DKI untuk mengeksekusi program yang disesuaikan dengan skala prioritasnya.

"Sekarang Pak Heru memberikan keleluasaan kepada para pejabat untuk mengeksekusi program yang sudah digaris besarkan," kata dia.

Di sisi lain, ia meyakini bahwa Heru menganggap ASN di DKI bisa menjalankan tugas secara profesional, terlebih Heru memiliki latar belakang sebagai ASN di Pemprov DKI.

Selain itu, Heru dianggap bisa memaksimalkan kinerja para asisten sekretariat daerah (Sekda) DKI Jakarta yang sudah ada.

"Dia yakin betul dengan kapasitas masing-masing sahabat yang dia kenal, bahwa pekerjaan-pekerjaan jadi dituntaskan oleh teman-teman yang sekarang menjabat sebagai pejabat di DKI Jakarta," ujar Gembong.

"Misalnya, para asisten bisa dimaksimalkan untuk bekerja karena beliau tahu persis kapasitas para asisten itu," sambung dia.

TGUPP dinilai berimbas kepada minimnya penyerapan anggaran belanja daerah DKI tahun anggaran 2022.

Untuk diketahui, penyerapan anggaran belanja daerah DKI 2022 baru mencapai 57,69 persen atau setara dengan Rp 43.702.457.637.372 (Rp 43 triliun) hingga Rabu (2/11/2022).

Sementara itu, total anggaran belanja daerah DKI sebesar Rp 75.757.234.798.334 (Rp 75 triliun).

Gembong mencontohkan, program yang digarap sebuah SKPD bisa jadi dicetus oleh TGUPP. Dengan demikian, kepala SKPD terkait tak mengeksekusi program itu secara sempurna.

Kata dia, eksekusi secara tak sempurna ini yang membuat serapan anggaran belanja masih rendah.

"Mungkin inisiatornya (program) muncul dari TGUPP sehingga dalam eksekusi mereka kan jadi setengah-setengah. Karena setengah-setengah, maka yang terjadi penyerapannya akan rendah," urai dia.