Dinas Perumahan DKI Pilih Bangun Rusun daripada Lanjutkan Hunian DP Rp 0 untuk 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta tak mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan rumah dengan down payment (DP) Rp 0 dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023.

Keputusan ini terungkap saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI sekaligus anggota Banggar DPRD DKI Gembong Warsono memang meminta agar pembangunan hunian DP Rp 0 dihapuskan.

Nihil anggaran DP Rp 0

Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko mengatakan jajarannya akan fokus membangun rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung.

"Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun (di DPRKP) adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0," kata Sarjoko di Grand Cempaka, Selasa.

Ia menuturkan, salah satu rusun bagi warga terdampak normalisasi bakal dibangun di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.

Menurut Sarjoko, pembangunan rusun Jalan Margasatwa membutuhkan biaya Rp 544 miliar.

Anggaran ini lebih besar dari perencanaan awal biaya pembangunan rusun Jalan Margasatwa, yakni Rp 375 miliar.

"Kebutuhan anggaran, kebetulan perencanaan menggunakan konsep green building dengan besaran Rp 544 miliar," tutur dia.

Ia menyatakan, pembangunan rusun tersebut akan menggunakan APBD 2023-2024 atau proyek multiyears.

Rusun di Jalan Margasatwa bakal memiliki tiga bangunan dengan total 675 unit hunian.

"Rencana akan kami bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit," sebut Sarjoko.

"Pengalokasian (anggaran) pada 2023 sebanyak Rp 217 miliar dan pada 2024 (sebanyak) Rp 326 miliar," sambung dia.

Selain itu, DPRKP DKI juga memiliki program lain dari alokasi total anggaran Rp 1,2 triliun, seperti pembebasan lahan, penyusunan rancang bangun rinci (detail engineering design/DED), dan lainnya.

Terkait pembangunan rumah DP Rp 0 ini belum diketahui pasti apakah akan dianggarkan dalam pos anggaran lain di luar anggaran DPRKP.

Sebab, pembahasan RAPBD 2023 masih berlangsung hingga kini.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pembangunan rumah DP Rp 0 dianggarkan dalam pos anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk badan usaha milik daerah (BUMD). Sebab, rumah DP Rp 0 dibangun oleh BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Minta rumah DP Rp 0 dihapus

Gembong meminta Pemprov DKI menghapus program rumah dengan DP Rp 0 dan lebih fokus membangun rumah susun sederhana sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta itu mulanya bertanya soal langkah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk program perumahan sekitar Rp 1,2 triliun.

"Dari Rp 1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP Rp 0 atau perumahan rusun sewa (rusunawa)?" kata Gembong.

Ia lantas menyarankan DPRKP DKI fokus terhadap pembangunan rusunawa daripada pembangunan rumah DP Rp 0, program yang dicetus eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Jika hanya fokus pada pembangunan rusunawa, maka Gembong yakin anggaran perumahan  masih bisa ditekan dan dialihkan ke program lain.

"Saran saya kepada Dinas Perumahan, harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan," tutur Gembong.

"Kalau bicara DP nol rupiah, mohon maaf Pak Sarjoko (Kepala DPRKP DKI), DP nol rupiah ini DP abal-abal," sambung dia.

Ia menilai sasaran penghuni rumah DP Rp 0 sudah bergeser.

Awalnya, penghuni rumah DP Rp 0 sejatinya mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pada kenyataannya, cicilan per bulan begitu tinggi sehingga yang bisa menjangkau adalah masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta-Rp 14 juta.

Target RPD

Untuk diketahui, dalam rancangan pembangunan (RPD) DKI 2023-2026, target pembangunan hunian DP Rp 0 berjumlah 9.081 unit.

Sementara itu, hingga masa jabatan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria berakhir, baru ada 2.332 unit hunian DP Rp 0 di Jakarta.

Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Anies hendak membangun 232.214 unit.