Sarana Jaya Tak Ajukan PMD untuk Bangun Rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023

Hal ini diketahui saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022).

Dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mengusulkan PMD sebesar Rp 350 miliar untuk proyek di area transit oriented development (TOD).

Plt Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mulanya mengusulkan pembangunan rumah DP Rp 0 yang dicetuskan eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Namun, karena anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 di Nuansa Cilangkap telah dianggarkan dalam APBD 2022, Sarana Jaya batal mengusulkan anggaran pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023.

"Sebenarnya, (usulan) nomor 5 adalah Nuansa Cilangkap yang sudah dianggarkan (dalam APBD) 2022 murni," ucap Fitria.

"(Anggaran pembangunan program rumah DP Rp 0) tidak ada dulu (di APBD 2023), karena 2022 sudah dapat untuk Nuansa Cilangkap," sambung dia.

Tak hanya Sarana Jaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta juga tak menganggarkan pembangunan rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023.

Menurut DPRKP DKI, kelanjutan pembangunan program hunian tersebut bisa jadi dilakukan oleh pengembang tanpa menggunakan APBD.

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Rp 0 tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," kata Kepala DPRKP DKI Sarjoko kepada awak media, Kamis.