Nasib RPTRA di Jakarta yang Dulu Jadi Kebanggaan Ahok, Kini Mulai Rusak, Besi-besi Berkarat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fasilitas bermain di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di DKI Jakarta mulai rusak.

Pemandangan itu terlihat di dua RPTRA kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yakni RPTRA Borobudur dan RPTRA Amir Hamzah.

Pantauan di lokasi, Senin (7/11/2022), perosotan di RPTRA Borobudur patah dan dipasangi tali rafia. Tak kalah memprihatinkan, fasilitas jungkat-jungkit dan ayunan juga patah.

"Tapi maaf ya lagi rusak," kata salah satu petugas RPTRA yang tak mau disebutkan namanya usai Kompas.com meminta izin mengambil sejumlah foto.

Sementara itu, pemandangan di RPTRA Amir Hamzah juga nyaris sama.

Sejumlah besi-besi pada fasilitas bermain anak berkarat. Ada pula yang berlubang. Namun, belum ada fasilitas yang patah di RPTRA tersebut.

RPTRA menjadi kebanggaan tersendiri saat Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat Ahok menjabat gubernur DKI, ratusan RPTRA dibangun.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI yang dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 10 Februari 2017, pembangunan RPTRA di Jakarta hingga 2016 mencapai 186 unit. Sebanyak 186 RPTR itu dibangun sejak 2015.

Tak terawat sejak pandemi

Pada April 2022 lalu, Kepala Seksi Suku Dinas (Sudin) Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Pusat Bangun Manalu menyebutkan, ada 50 RPTRA di wilayahnya yang kondisinya tidak terawat pada sejumlah fasilitas yang tersedia.

"(Terdapat) 50 RPTRA harus segera ada perawatan, apalagi selama pandemi Covid-19 anggaran perawatan dialihkan untuk penanganan Covid-19," ujar Bangun, 12 April 2022.

Bangun memberi contoh, area bermain anak-anak ada yang kondisinya tidak lagi layak digunakan dan sangat berbahaya bagi mereka yang bermain di RPTRA, karena dapat menyebabkan luka akibat fasilitas permainan yang rusak.

"Hampir semua mainan di arena RPTRA berkarat dan rusak," ucap Bangun.

Lebih lanjut, Bangun mengungkapkan akibat terpaan angin kencang dan hujan deras belakangan ini, membuat sejumlah sisi bangunan RPTRA mengalami kebocoran pada atapnya.

Sementara itu, Kepala DPPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyebutkan, 15,39 persen fasilitas bermain di RPTRA di Ibu Kota dalam kondisi rusak.

"Dari 1.741 sarana prasarana, terdapat 1.456 dalam kondisi baik dan sisanya sebanyak 265 barang atau 15,39 persen dalam kondisi kurang baik atau rusak," ujar Tuty dalam keterangannya, Senin (7/11/2022).

Rinciannya, terdapat 591 ayunan tersebar di RPTRA di Jakarta, 91 di antaranya rusak (15,40 persen).

Kemudian, dari 360 perosotan, 55 di antaranya rusak (15,28 persen). Lalu ada 338 jungkat-jungkit dan 43 di antaranya rusak (12,72 persen).

Data itu juga menyebutkan ada 40 playground rusak dari total 225 (15,69 persen).

Tuty mengatakan, anggaran pengelolaan perbaikan sarana prasarana RPTRA baru dianggarkan kembali pada 2022 untuk kemudian dilaksanakan pada 2023.

"Perbaikan sararana prasarana pada 2021 belum tersedia mengingat penganggaran tahun 2021 diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Namun, pada 2022 sudah dianggarkan untuk pelaksanaan di tahun 2023," kata Tuty.

Didesak segera benahi

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari telah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi fasilitas di RPTRA yang rusak.

"Pemprov DKI harusnya peka pada fenomena ini. Saya minta pemprov untuk segera membenahi, memperbaiki dan merenovasi beragam fasilitas RPTRA yang rusak," kata Eneng, 28 Oktober 2022, dilansir dari Antara.

Eneng menyebutkan, sedikitnya 70 persen RPTRA era Gubernur Ahok rusak karena tidak ada biaya perawatannya, terutama, terjegal karena pandemi.

"Saat ini kondisinya miris sekali, RPTRA yang harusnya jadi tempat bermain anak hingga olahraga lansia menjadi terbengkalai dan tidak bisa dipergunakan," kata Eneng.

Eneng juga membeberkan fakta di lapangan bahwa tidak ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan pengadaan fasilitas kebutuhan untuk perbaikan di RPTRA.

"Beberapa dibangun dari fasos fasum di bawah naungan DPAPP kemudian diserahkan ke kelurahan, tapi di kelurahan anggaran perawatan itu tidak bisa ngajuin perawatannya karena tidak ada kode rekening," ujar Eneng.

"Ini saya harap Pj Gubernur DKI Jakarta bisa membenahi perkara RPTRA yang fasilitasnya sangat dibutuhkan warga," ucap dia.

Bukan hanya soal fasilitas yang rusak, Eneng juga meminta Pemprov DKI untuk menuntut pengelola RPTRA membuat program kegiatan bagi masyarakat.