PSI Tuding Pemprov DKI Sering Telat Bayar PSO ke Transjakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kerap telat membayarkan kewajiban layanan publik (public service obligation/PSO) kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Hal itu disinggung perwakilan Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad saat rapat paripurna legislatif Jakarta beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Rabu (9/11/2022).

Idris menyayangkan kerap terlambatnya pembayaran tersebut.

Padahal, menurut dia, keberadaan layanan Transjakarta diharapakan bisa menekan angka kemacetan lalu lintas.

"Sehingga, sangat disayangkan sekali terjadinya pembayaran PSO kepada Transjakarta yang kerap ditunggak oleh Pemprov DKI," urai Idris.

PSO adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat perbedaan harga pokok penjualan sebuah badan usaha dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh publik.

Dalam kesempatan itu, Idris menyinggung bahwa pengguna Transjakarta bisa tembus ke angka 1.000.000 penumpang setiap harinya.

Kemudian, kata Idris, keterlambatan pembayaran PSO dinilai berdampak terhadap kualitas pelayanan dari PT Transjakarta.

Selain itu, Idris turut menilai keterlambatan pembayaran itu juga memengaruhi kenyamanan hingga keselamatan para penumpang layanan Transjakarta.

"Keterlambatan pembayaran hutang subsidi (PSO) ini tentu berdampak (terhadap) kualitas pelayanan Transjakarta dan dapat mengancam kenyamanan maupun keselamatan pengguna Transjakarta," urai dia.