Salin Artikel

DPRD Ancam Interpelasi Pemkot Depok jika Abaikan Rekomendasi soal Relokasi SDN Pondok Cina 1

DEPOK, KOMPAS.com - Komisi D DPRD Depok mengancam bakal menggunakan hak interpelasi jika Pemerintah Kota Depok mengabaikan surat rekomendasi dari DPRD terkait polemik relokasi siswa SDN Pondok Cina 1, Beji.

Relokasi siswa di SDN Pondok Cina 1 dilakukan Pemkot Depok karena lokasi SD itu akan dibangun masjid agung.

Namun, banyak orangtua menolak karena siswa tidak direlokasi ke gedung baru, melainkan dilebur ke dua sekolahan lain, yang berdampak pada berubahnya jadwal pembelajaran siswa didik. 

Setelah mendengar keluh kesah orangtua siswa, DPRD Depok pun membuat surat rekomendasi untuk mengatasi polemik ini.

Ketua Komisi D DPRD Depok, Supriatni pun menegaskan pihaknya akan menggunakan hak interpelasi jika rekomendasi jika rekomendasi tak dijalankan Pemkot Depok.

"Itu wacana (hak interpelasi), jika surat yang dilayangkan oleh komisi D yang ditandatangani Ketua DPRD tidak diindahkan, tidak dihiraukan, maka artinya institusi DPRD sudah tidak dianggap sama pemerintah," ujar Supriatni di SDN Pondok Cina 1, Senin (14/11/2022).

Ada 3 rekomendasi yang disampaikan DPRD.

Pertama, Pemkot Depok harus menunda pembangunan masjid agung di lokasi SDN Pondok Cina 1 saat ini.

Penundaan itu harus dilakukan sampai Pemkot Depok bisa menyediakan gedung baru untuk relokasi.

Poin kedua rekomendasi itu, Pemkot Depok dituntut mengembalikan hak-hak siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran di SDN Pondok Cina 1 mulai pada Senin (14/11/2022). 

Sayangnya, pada hari ini rekomendasi tersebut belum dijalankan. Tak ada guru yang hadir di SDN Pondok Cina 1 hari ini sehingga siswa yang sudah datang ke kelas pun justru diajar oleh orangtua murid.

Terakhir, Pemkot Depok diminta untuk membongkar trotoar Jalan Margonda yang menghalangi akses SDN Pondok Cina 1.

Supriatni mengatakan, surat rekomendasi yang berisikan tiga poin itu telah dikirimkan DPRD Depok kepada Pemkot Depok pada hari ini.

Surat rekomendasi itu juga telah ditandatangani Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra.

"Hari ini sudah dilayangkan, surat itu dilayangkan oleh Komisi D dan langsung diteruskan serta ditandatangani Ketua DPRD," ujar Supriatni kepada wartawan di SDN Pondok Cina 1.

Untuk itu, Supriatni meminta orangtua murid untuk bersabar dan mempercayai Komisi D dalam menindaklanjuti polemik relokasi sekolah tersebut.

Selain itu, Supriatni berharap Wali Kota Depok Mohammad Idris segera mengambil solusi terbaik.

"Kami akan berkoordinasi kembali ke pemerintah, sebaiknya bapak-bapak ibu sabar dan percayakan kepada Komisi D. Semoga surat yang kami layangkan, Wali Kota segera mengambil solusi terbaik," ujar dia.

Supriatni mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu tiga hari kepada Pemkot Depok untuk menjalankan rekomendasi itu.

"Maksimal 3 hari, jika tidak ada respons kami akan gelar rapat internal Komisi D dan akan langsung konfirmasi ke Provinsi Jabar ke kantor Gubernur," ujar dia.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/14/16172851/dprd-ancam-interpelasi-pemkot-depok-jika-abaikan-rekomendasi-soal

Terkini Lainnya

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke