Anggota DPRD DKI Soroti Anggaran Jakwifi Rp 275 M: Warga Enggak Ada yang Tahu itu Program Apa

BOGOR, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin mempertanyakan program Jakwifi yang digarap Pemerintah Provinsi DKI. 

Ia menilai, sejak diluncurkan pada 2020 lalu, program penyediaan wifi gratis di sejumlah tiitk itu tak berjalan optimal. 

Hal itu ia ketahui tiap kali turun ke masyarakat. 

"Tiap saya turun, enggak ada yang tahu tuh masyarakat apa program Jakwifi," kata Syarifudin dalam rapat pembahasan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/11/2022).

"Sejak awal program ini diluncurkan sampai sekarang, saya minta data foto di mana-mana saja enggak ada," kata Syarifudin.

Syarifudin pun protes kini Pemprov DKI kembali menganggarkan Rp 275 Miliar di RAPBD 2023 untuk menambah Jakwifi di sejumlah titik. 

Ia pun mengusulkan anggaran itu sebaiknya dihapus saja dan program Jakwifi dihentikan.

"Jadi penambahan tahun 2023, saya rekomendasi dihapus aja pimpinan," kata dia dalam rapat.

Terlebih, lanjut Syarifudin, sekolah-sekolah kini sudah menerapkan tatap muka 100 persen.

"Sementara Jakwifi sebetulnya program untuk sekolah yang dirumahkan," ucap Syarifudin.

Ia mengusulkan agar anggaran penambahan titik Jakwifi pada 2023 dialihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT).

"Maksud saya, BLT BBM kebagian 1 RT paling Rp 7-10 (juta). Mending alihin ke situ, dampaknya lebih (signifikan)," kata Syarifudin.