Saat Negara Maju Dorong Penggunaan Sepeda, Ibu Kota Indonesia Malah Mundur Selangkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penghapusan anggaran untuk pengadaan jalur sepeda di Jakarta terus bergulir.

Terbaru, diberitakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus Rp 38 miliar dana untuk pengadaan sekitar 500 kilometer jalur sepeda dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI tahun 2023.

Alasannya adalah karena jalur sepeda di Jakarta dianggap tidak berfungsi dan malah memperparah kemacetan. Kritik datang dari dua fraksi oposisi PDI-P dan PSI.

"Targetnya (pembangunan jalur sepeda) berapa ratus kilometer, tapi cuma jadi tempat parkir, dan jalur sepeda motor dan starling atau starbucks keliling (pedagang kopi keliling). Kita lihat itu sia-sia," ujar anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak, Jumat (11/11/2022).

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari menuding jalur sepeda hanya membuat kemacetan semakin parah.

“Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol ketimbang memperlancar (laju) mobil atau motor, justru malah memperlambat,” ujarnya, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Keputusan untuk menghentikan pengadaan jalur sepeda di Jakarta ini pun disesalkan oleh komunitas Bike To Work Indonesia.

Menurutnya, pengembangan jalur sepeda di Jakarta, yang saat ini sudah mencapai sekitar 115 kilometer, merupakan cermin pembangunan berkelanjutan yang perlu terus didorong untuk lingkungan yang lebih sehat.

“Pembangunan Jakarta yang tak lagi berbasis mobil perlu didukung sebagai Pembangunan yang berkelanjutan. Itu merupakan cermin dari majunya peradaban kota,” ujar Ketua Umum Komunitas Bike To Work Indonesia Fahmi Simima, Senin (14/11/2022).

“Sekarang orientasi itu dipaksa berhenti dan malah mundur,” imbuhnya.

Bersepeda didorong negara maju

Organisasi lingkungan global Greenpeace menilai, jalur sepeda semestinya tetap dikembangkan untuk mendorong agar lebih banyak masyarakat beralih menggunakan sepeda sebagai alat transportasi.

Penggunaan sepeda sebagai alat transportasi berdampak positif bagi kesehatan masyarakat serta dapat memperbaiki kualitas udara dengan mengurangi polusi akibat emisi karbon bahan bakar fosil dari kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor.

Menurut laporan Greenpeace Indonesia, negara-negara maju terus memberi beragam insentif untuk mendorong masyarakat beralih ke sepeda.

Ini didukung oleh data yang dihimpun harian Kompas yang menyatakan bahwa aktivitas bersepeda marak dilakukan warga di negara maju, seperti Belanda, Denmark, Hongaria, Swedia, bahkan Jepang.

Setidaknya 36 persen masyarakat Belanda menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, disusul Denmark dengan angka 23 persen, Hongaria 22 persen, Swedia 17 persen, dan Jepang 16 persen.

Di Indonesia sendiri, angkanya terbilang sangat rendah, yakni hanya sekitar 2 persen. Oleh sebab itu, pengadaan fasilitas untuk pesepeda perlu ditambah, alih-alih dibatasi.

Hal ini urgent untuk diterapkan, terutama di Jakarta, karena Jakarta kerap menduduki posisi tertinggi sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada pertengahan tahun lalu mengungkap salah satu sumber polusi udara terbesar di Jakarta, yakni sektor transportasi.

Pertumbuhan jumlah kendaran bermotor berbanding lurus terhadap tingkat pencemaran udara, ditandai dengan meningkatnya jumlah emisi berupa Karbon Monoksida (CO), Hidrokarbon (HC), Nitrogen Oksida (NO), dan debu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan pertumbuhan pesat pada jumlah kendaraan di Jakarta dari tahun ke tahun.

Pada 2019, jumlah mobil penumpang di Ibu Kota ada 3.310.426, naik menjadi 4.111.231 di tahun 2021. Sementara itu, sepeda motor pada 2019 berjumlah 15.868.191, dan dua tahun setelahnya menjadi 16.519.197.

Jika fasilitas untuk pesepeda terus dikembangkan, jumlah warga yang beralih menggunakan sepeda pun akan meningkat.

Catatan Dinas Perhubungan DKI, pada 2015, kurang dari 50 orang bersepeda setiap harinya. Pada Agustus tahun ini, jumlah pesepeda dalam satu hari di Jakarta mencapai 4.000 orang.