Salin Artikel

Bersepeda ke Balai Kota, Komunitas Bike To Work Temui Heru Tanya Kepastian Anggaran Jalur Sepeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Bike to Work bersepeda ke Balai Kota untuk menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Jumat (18/11/2022) siang.

Melalui pertemuan itu, Bike to Work hendak bertanya soal anggaran jalur sepeda yang semula dihapus dari rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Ketua Umum Bike to Work Fahmi Saimima mengaku Heru Budi sempat menemui komunitasnya di Balai Kota DKI pada Jumat ini.

Hasil pertemuan, kata Fahmi, anggaran jalur sepeda dalam RAPBD DKI 2023 telah dikembalikan.

"Jadi, isu tentang dinolkannya jalur sepeda sudah gugur, anggarannya sudah kembali ada," ucapnya di Balai Kota DKI, Jumat.

Dalam rapat tersebut, menurut dia, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menyebut bahwa anggaran terkait jalur sepeda dalam RAPBD DKI 2023 memiliki nilai Rp 7,5 miliar.

Kata Fahmi, berdasar informasi yang diterima, anggaran Rp 7,5 miliar itu diperuntukkan pengoptimalan jalur sepeda di Ibu Kota, evaluasi jalur sepeda yang sudah ada, dan sosialisasi hasil evaluasi.

Ia tidak mengetahui rincian dari masing-masing peruntukkan anggaran Rp 7,5 miliar tersebut.

"Nilainya tadi disebutkan Pak Kadishub (Syafrin) sekitar 7,5 miliar. Cuma memang narasinya adalah optimalisasi jalur sepeda yang sudah ada. Lalu, ada evaluasi dan juga sosialisasi," tutur Fahmi.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa komunitasnya tak ingin ada lagi isu berkait Pemprov DKI yang mengabaikan jalur sepeda di Ibu Kota.

Sebab, lanjut Fahmi, pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota telah dilakukan oleh gubernur-gubernur DKI sebelum Heru Budi.

"Kami enggak mau lagi ada narasi Pemprov apa lagi Ibu Kota tidak peduli terhadap jalur sepeda. Karena jalur sepeda bukan hal baru di Kota Jakarta," katanya.

"Jalur sepeda sudah dibangun sejak era Pak Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok, lalu dilanjutkan Pak Jarot, Pak Anies, dsb. Ini bagian dari tata kelola kota yang mengajak masyarakat untuk active mobility," sambung Fahmi.

Untuk diketahui, Dishub DKI semula memang menghapuskan anggaran pembangunan jalur sepeda senilai Rp 38 miliar dan evaluasi jalur sepeda senilai Rp 2 miliar dalam RAPBD 2023.

Kemudian, per Rabu (16/11/2022), Dishub DKI mengembalikan anggaran jalur sepeda senilai total Rp 7,5 miliar.

Rinciannya, Rp 5 miliar untuk mengoptimalkan jalur sepeda di Ibu Kota, Rp 2 miliar untuk evaluasi jalur sepeda, dan Rp 500 juta untuk sosialisasi evaluasi tersebut.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/11355061/bersepeda-ke-balai-kota-komunitas-bike-to-work-temui-heru-tanya-kepastian

Terkini Lainnya

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke