Ketika Heru Budi Menolak Bicara Soal Dana Hibah Sebesar Rp 485 Miliar yang Diusulkan Dishub...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono irit bicara soal usulan anggaran hibah untuk sejumlah instansi dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Untuk diketahui, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI mengusulkan pemberian dana hibah kepada sejumlah instansi senilai Rp 485.407.344.857 (Rp 485 miliar) dalam RAPBD DKI 2023.

Instansi yang dimaksud seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan lainnya.

Heru mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas soal usulan anggaran hibah tersebut.

Ia lantas mengaku masih belum boleh membicarakan soal anggaran hibah itu.

"Ya, (usulan anggaran hibah) lagi dibahas. Kan belum boleh ngomong," ucapnya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2022).

Saat ditanya mengapa masih belum boleh membicarakan hal itu, Heru kemudian meminta awak media agar bertanya ke Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Derah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati.

"Nanti saja. Itu (soal usulan anggaran hibah), (tanya ke) Bu Sri saja," katanya.

Untuk diketahui, terdapat delapan usulan dana hibah dalam RAPBD.

Menurut Komisi B DPRD DKI, hanya satu usulan di antaranya yang termasuk dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Dishub DKI.

Satu usulan itu adalah hibah kepada Polda Metro Jaya untuk pengembangan electronic traffic law enforcement (ETLE) tahap III senilai Rp 75.477.263.795 (Rp 75,47 miliar).

Karena termasuk dalam RKPD Dishub DKI, Komisi B DPRD DKI Jakarta kemudian menyetujui usulan hibah kepada Polda Metro Jaya senilai Rp 75,47 miliar tersebut.

Tujuh usulan dana hibah lain dari Dishub DKI kepada sejumlah instansi bakal dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

Dengan demikian, belum diketahui apakah nominal usulan dana hibah itu bakal berkurang atau bertambah nantinya.

Namun, saat diserahkan ke banggar, nominal setiap tujuh usulan dana hibah itu tidak diganti.

Adapun Dishub DKI mengusulkan anggaran untuk hibah kepada:

• Kapolda Metro Jaya senilai Rp 75.477.263.795 (Rp 75,47 miliar): untuk pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas (pengembangan ETLE tahap III)

• Kodam Jaya/Jayakarta senilai Rp 16.739.099.700 (Rp 16 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

• Mako Puspomal senilai Rp 7.672.200.000 (Rp 7 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

• Koopsudnas senilai Rp 79.999.999.920 (Rp 79 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

• Komandan Korem 052/Wijayakrama senilai Rp 1.660.600.000 (Rp 1 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

• Kapolda Metro Jaya senilai Rp 130.783.978.442 (Rp 130 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

• Wing Komando I Kopppasgat senilai Rp 11.983.893.000 (Rp 11 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

• Kodam Jaya/Jayakarta Korem 052 Wijayakrama senilai Rp 161.090.310.000 (Rp 161 miliar): untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan