Warga Demo di Kantor Wali Kota Tangsel, Minta Pemkot Bantu Selesaikan Persoalan Tanah

Mereka mendesak Pemerintah Kota Tangsel untuk membantu menyelesaikan masalah lahan di lingkungan tempat tinggal mereka.

"Sekitar 75 orang yang orasi ke kantor Wali Kota dari jam 13.00 WIB dalam rangka menuntut hak-hak masyarakat, fasum (fasilitas umum) yang ada di Pondok Kacang Timur," ujar seorang pedemo, Tami (47), di depan Balai Kota Tangsel.

Adapun fasilitas umum yang dimaksud yaitu lapangan, puskesmas, dan gedung sekolah.

Mereka menilai, bangunan di atas lahan tersebut merupakan milik warga sekitar, sehingga tidak boleh digusur.

"Cuma di situ ada pengalihan HGB (hak guna bangunan) atas nama Edy Leo yang mengatasnamakan punya tanah, padahal itu hak milik warga Pondok Kacang Timur," jelas Tami.

"Itu tanah PTP (pemanfaatan tanah pekarangan) dari pemerintah, dikembalikan ke masyarakat, hak garap untuk masyarakat, khususnya Pondok Kacang Timur, di situ enggak tahu sampai tahun berapa ada nama HGB atas nama Edy Leo," lanjut dia.

Ia dan warga lainnya menduga, pengukuran yang saat ini sedang berjalan dengan mematok tanda batas hanya sebuah kamuflase untuk penggusuran.

Lantaran, pengukuran dilakukan tanpa melibatkan tokoh masyarakat setempat seperti RT/RW.

"Perlu saya tegaskan, SHM bukan atas nama Edy Leo, di situ HGB. HGB itu ada masa berlaku izinnya, ternyata sampai sekarang belum diperpanjang," kata Tami.

Ia lantas mempertanyakan tujuan pengukuran dilakukan. Tami bingung mengapa pengukuran dijadikan sebagai syarat memperpanjang masa berlaku SHGB, padahal dalam sertifikat sudah dijelaskan luas tanah dan di mana saja batas-batasnya.

Tami juga mempertanyakan kegiatan penggalian tanah untuk membuat saluran sebidang dan pemasangan kamera CCTV di beberapa titik.

"Makanya di sini kami orasi, kami menuntut hak-hak, jangan sampai fasilitas untuk warga digusur, kami tetap akan mempertahankan. Kami tetap khawatir karena pengukuran untuk apa, kalau HGB sudah ada kan yang dulu," jelas Tami.

"Harapannya tentunya para pejabat membela rakyat, apalagi Presiden komitmen usut tuntas mafia tanah. Kalau memang ada yang terlibat, aparat pemerintah ya harus ditindak," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga menggelar demo di Kampung Bulak pada Selasa (15/11/2022).

Unjuk rasa itu digelar sebagai bentuk kekecewaan warga terkait pemasangan patok di lahan seluas 1,8 hektar yang diduga akan digusur oleh si pemilik.

Salah satu warga RT 001 RW 002 yang ikut demo bernama Lala mengaku telah bermukim di wilayah itu sekitar 20 tahun.

"Kalau saya hanya ingin bertahan, minta hak kami di sini, karena secara UU Agraria sudah 20 tahun di sini," ujar Lala, Selasa.

Selain itu, terdapat banyak fasilitas umum yang berdiri di atasnya, seperti UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur, SD/SMP Puri Bakti, dan lapangan.

Lala berharap fasilitas yang ada di daerah itu tidak ikut digusur karena sangat dibutuhkan oleh warga sekitar.

"Sebenarnya kita hanya fasumnya aja, karena selama ini masih menggunakan, puskesmas terutama, sekolahan SD/SMP Puri Bakti. Dia bilang batas ukur 1,8 hektar lapangan itu (juga) termasuk," kata Lala.