Kala Tanggul Raksasa Dinilai Mahal dan Tak Mampu Cegah Banjir Rob, tapi Pembangunannya Masih Dikebut

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menanggapi pembangunan tanggul laut yang disinggung Presiden Joko Widodo.

"Keberadaan tanggul raksasa pun tidak akan mampu mencegah banjir. Keberadaan tanggul dan pompa hanya bersifat sementara dalam mengatasi banjir rob," ungkap Nirwono kepada Kompas.com, Rabu (28/12/2022).

Selain itu, Nirwono mengatakan bahwa pembangunan tanggul raksasa butuh banyak biaya, seperti biaya pembangunan, pemeliharaan, hingga peninggian sesuai kenaikan air laut.

Menurut Nirwono, tanggul raksasa juga tidak ramah lingkungan karena membutuhkan biaya sangat besar yang akan semakin mahal ke depannya sehingga tidak efisien dan boros.

"Ketimbang tanggul beton yang mahal dan tidak berkelanjutan, (lebih baik) hutan mangrove, semakin lebar semakin baik meredam banjir rob," kata Nirwono.

Adapun reforestasi hutan mangrove di kawasan Pantai Utara Jakarta diyakini tak hanya sekadar mengantisipasi banjir rob, tetapi juga mencegah abrasi pantai dan instrusi air laut, serta meredam tsunami.

Namun, penilaian Nirwono seperti tidak berarti karena proyek pembangunan tanggul laut raksasa masih dikebut.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan soal pengerjaan proyek pembangunan tanggul laut di Jakarta.

Menurut Heru, proyek kerja sama dengan pemerintah pusat itu terus dikerjakan sebagai upaya pengendalian banjir di pesisir Jakarta.

"Untuk jangka panjang penanggulangan banjir, saat ini kan ada dua proyek dari Kementerian PUPR dan DKI Jakarta," ujar Heru di kawasan Bintaro Sektor I, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (25/12/2022).

Heru mengatakan bahwa pengerjaan tanggul raksasa oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga kini sudah berjalan lebih dari sekitar 11 kilometer.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih terus membangun tanggul untuk mengantisipasi rob di sejumlah titik di pesisir utara Jakarta secara bertahap hingga 2027.

"Sedang berjalan sampai 2027 sehingga yang memang ada posisi rawan yang memang belum ditanggul,” Heru, dilansir dari Antara, Selasa (27/12/2022).

Heru mengungkapkan bahwa Pemprov DKI memiliki kewenangan membangun tanggul sepanjang 11 kilometer dari total 20,2 kilometer.

“Pemda (Pemprov DKI) itu baru 0,5 kilometer plus dan pada 2022 ini akan bertambah 1,59 kilometer,” katanya," tutur Heru.

Selanjutnya, Heru berujar, Kementerian PUPR juga sedang mengerjakan tanggul di pesisir utara Jakarta sampai 2024 sepanjang 9,1 kilometer.

Pemprov DKI Jakarta memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rencana pembangunan tanggul mencegah rob atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir utara Jakarta sepanjang 8,3 kilometer dari 11,1 kilometer mencapai Rp1,38 triliun.

(Penulis: Zintan Prihatini, Muhammad Isa Bustomi | Editor: Larissa Huda, Ihsanuddin, Nursita Sari).