Dinas LH DKI Tawarkan Pekerjaan ke Keluarga PJLP yang Diberhentikan karena Batas Usia 56 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memberikan solusi kepada para penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) berusia 56 tahun yang diberhentikan.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan jajarannya memberi penawaran kepada anggota keluarga dari PJLP yang diberhentikan untuk menjadi PJLP di DLH DKI Jakarta.

"Kalau memang mereka minta bisa digantikan oleh anaknya, oleh keluarganya, itu bisa kami coba proses," ucap Asep di Bekasi, Jawa Barat, Senin (2/1/2023).

"Dengan catatan, mereka (yang diberikan penawaran) juga mau," sambung dia.

Asep berujar, ada PJLP yang diberikan penawaran itu, tetapi ada saudaranya yang telah bekerja di tempat lain atau bersekolah.

"Biasanya kan mereka alasannya anaknya udah kerja, anaknya masih sekolah," sebut dia.

Terdapat sekitar 600 pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) berusia 56 tahun ke atas yang tak lagi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

Mereka tak lagi bekerja karena imbas pembatasan usia maksimal PJLP hingga 56 tahun, seperti yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022.

"Itu (PJLP berusia 56 tahun yang dihentikan) kalau di DLH DKI, ada sekitar 600 (orang) kali ya," ungkap Asep.

Sekitar 600 PJLP di DLH DKI Jakarta itu tak lagi bekerja sejak 1 Januari 2023.

Asep menyatakan, seorang tenaga kerja memang memiliki batasan usia produktif, yakni 56 tahun atau 58 tahun.

PJLP berusia 30-40 tahun lantas dinilai lebih produktif daripada mereka yang berusia 56 tahun ke atas.

Di satu sisi, layanan BPJS Kesehatan hanya bisa dipakai oleh PJLP hingga berusia 56 tahun.

"Tenaga kerja itu pasti ada batas usia produktifnya di 56 dan 58 tahun. Kalau ada yang 60, 70 tahun lebih baik memang di rumahlah. Kami juga memahami produktivitas berbeda dengan yang 40, 30 tahun," sebut Asep.

"Dan karena PJLP di kami itu di-cover BPJS, BPJS itu mensyaratkan (hingga) 56 tahun," lanjutnya.

Sementara itu, enam pegawai PJLP di Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air DLH DKI Jakarta mengadukan soal pembatasan usia PJLP hingga 56 tahun ke DPRD DKI Jakarta dalam bentuk surat.

Pegawai PJLP di UPK Badan Air DLH DKI Jakarta Azwar Laware berujar, surat itu ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Kami bersurat hari ini ke Ketua DPRD DKI Jakarta, yang terkait permohonan teman-teman semua, agar Keputusan Gubernur Nomor 1095 ditunda diberlakukan di tahun 2023," ucap Azwar, 30 Desember 2022.

Melalui surat tersebut juga, Azwar meminta rekan-rekan PJLP-nya yang berusia 56 tahun ke atas agar dipekerjakan selama setahun ke depan.

Sebab, mereka belum mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan baru.

Tak hanya itu, kata Azwar, rekan-rekannya juga belum bersiap diri untuk pulang ke kampung halaman masing-masing usai dipecat nanti.

"Rekan-rekan PJLP memohon yang berusia 56 tahun ke atas, 57 tahun, 58 tahun, dan seterusnya, agar dipekerjakan kembali di UPK Badan Air DLH Jakarta minimal satu tahun lagi," kata Azwar.

"Mengingat, beliau belum ada persiapan, yang ngontrak belum ada persiapan pulang kampung, yang lain juga masih ada sangkutan-sangkutan," sambung dia.

Sebagai informasi, Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022 itu diteken Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 1 November 2022.

Kepgub itu tak hanya mengatur batas maksimal usia PJLP. Kepgub itu juga mengatur batas minimal usia PJLP, yakni 18 tahun.