Nahasnya Nasib Jalur Sepeda Warisan Anies Baswedan di Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib jalur sepeda di Ibu Kota kini dipertanyakan usai adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI di bawah Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.

Setelah ratusan kilometer jalur sepeda di DKI Jakarta terbangun, pemangkasan anggaran pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta pada 2023 memicu polemik.

Penganggaran jalur sepeda pada APBD 2023 DKI hanya sebesar Rp 7,5 miliar. Jumlah tersebut jauh di bawah rencana mantan gubernur Anies Baswedan sebelumnya yang ingin menganggarkan Rp 38 miliar pada 2023.

Anggaran terbaru tersebut digunakan evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda, dengan rincian Rp 5 miliar untuk perbaikan jalur sepeda yang sudah ada, Rp 2 miliar untuk evaluasi, dan Rp 500 juta untuk sosialisasi.

Tidak adanya anggaran penambahan jalur sepeda pada 2023 disebut Heru bukan berarti program pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta dibekukan.

Heru pun menolak bila Pemprov DKI saat ini dianggap menghapus program jalur sepeda yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

"Bukannya menghapus, Pemprov DKI mengevaluasi dan melihat manfaat ke depan jalur sepeda tersebut," ujarnya.

Jauh dari target

Hingga saat ini, jalur sepeda di Jakarta telah dibangun sepanjang 256 km. Panjang jalan tersebut masih jauh dari pencanangan program pada masa Anies yang menarget dapat membangun 500 km jalur sepeda hingga 2026.

Jika target 500 km jalur sepeda gagal tercapai di tahun 2026, tentu hal ini akan sangat disayangkan.

Pasalnya, hasil survei Tren Penggunaan Jalur Sepeda DKI Jakarta 2019-2022 pun menunjukkan peningkatan frekuensi pesepeda karena adanya pandemi Covid-19.

Dikutip dari Kompas.id, Ketua Umum Bike to Work Indonesia, Fahmi Saimima, mengatakan terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan ialah memastikan prasarana pesepeda di ibu kota berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

"Salah satunya keselamatan pesepeda karena hanya sebagian jalur sepeda yang terpisah dan terproteksi dari pengguna kendaraan bermotor," kata Fahmi.

Nasib jalur sepeda di Jakarta

Dari pemantauan Bike to Work Indonesia pada Februari 2022, faktor keselamatan menjadi penghambat bagi warga untuk beralih ke sepeda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Hal ini karena jalur sepeda yang terlindungi sekalipun tak luput dari okupasi kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima serta minimnya upaya penegakan hukum oleh petugas yang berwenang.

Kondisi jalur sepeda yang tidak steril dan terokupasi setidaknya terlihat di berbagai jalur sepeda, seperti di Blok M arah Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati.

Di sana, pengguna kendaraan bermotor bebas melintasi jalur sepeda yang tidak terlindungi. Jalur sepeda juga tak aman karena penutup drainase yang tidak rata.

Di tempat lain, seperti di kawasan Permata Hijau hingga Palmerah, pembatas jalur sepeda, berupa "stick cone" juga tak luput dari pengguna kendaraan bermotor.
Keberadaan pembatas itu justru menjadi area lawan arah, parkir, dan tempat berjualan.

Evaluasi dengan tertib

Berdasrakan rencana Pemprov DKI, hasil evaluasi di 2023 terkait keberadaan jalur sepeda di Jakarta bakal jadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan pembangunan jalur sepeda pada 2024.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai, rvaluasi dibutuhkan demi memastikan agar pembangunan jalur sepeda di tahun-tahun berikutnya menjawab kebutuhan pesepeda.

Nirwono juga menyoroti keberadaan jalur sepeda di Jakarta yang masih belum steril. Jalur sepeda masih banyak digunakan untuk parkir sepeda, motor, hingga jalur lawan arus.

"Ini harus berani ditertibkan, karena kalau tidak, menjadi kontraproduktif lagi. Sudah dibangun, tetapi dimanfaatkan untuk hal lain," kata Nirwono.

(Kompas.com: Nirmala Maulana Achmad, Muhammad Naufal | Kompas.id: Stefanus Ato, Fransiskus Wisnu Wardhana Dany)