Konsumen Meikarta Tak Gentar meski Digugat Pengembang, Kuasa Hukum: Kami Perjuangkan Hak!

Kuasa hukum PKPKM Rudi Siahaan mengatakan, ia dan 18 anggota PKPKM yang digugat dalam perkara ini tidak akan mengalah dan mundur sedikit pun untuk terus memperjuangkan keadilan bagi mereka.

"Apa yang digentarkan? Kami memperjuangkan hak-hak kami sesuai fakta," kata Rudi kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2023).

Rudi menjelaskan, mereka tidak pernah merasa bersalah untuk terus unjuk rasa meminta pengembang proyek Meikarta mengembalikan dana jual beli apartemen tersebut.

Anggota PKPKM yang digugat juga merasa tidak pernah merugikan orang lain, termasuk PT MSU, dalam perkara ini.

"Kami gentar kalau Yang Maha Esa (Tuhan) memanggil, karena dosa dan perbuatan yang merugikan orang lain. Kalau perkara (digugat PT MSU) ini tidak," jelas Rudi.

Ia pun menegaskan bahwa mereka akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan dengan baik dan membeberkan fakta-fakta terkait kebenaran yang sesungguhnya atas perkara ini.

"Sudah pasti, wong korban Meikarta cuma menuntut haknya yang tidak terpenuhi," tegas dia.

Sebelumnya, kasus Meikarta mencuat kembali pada Desember 2022 karena konsumen proyek Meikarta menuntut pengembalian dana atas kerugian yang mereka alami.

Sebanyak 18 konsumen proyek Meikarta menuntut pengembalian dana karena tak kunjung mendapat unit apartemen, padahal dijanjikan akan serah terima bangunan pada 2019.

PT MSU merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk.

Perusahaan tersebut menggugat 18 anggota PKPKM dengan alasan pencemaran nama baik yang dinilai merugikan perusahaan.

Gugatan pencemaran nama baik itu dilayangkan PT MSU setelah PKPKM berulang kali melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengembalian dana atas unit apartemen yang tak kunjung diberikan oleh pihak pengembang.

Dalam gugatannya, PT MSU meminta majelis hakim menyita jaminan atau segala harta kekayaan 18 anggota PKPKM, yakni Aep Mulyana dan rekan-rekannya, yang digunakan dalam perjanjian jual beli properti di proyek Meikarta.

Aep dan 17 orang lainnya juga diminta menghentikan dan tidak mengulangi segala tindakan, aksi, serta pernyataan-pernyataan yang memfitnah dan merusak reputasi dan nama baik PT MSU.

Gugatan berikutnya, PT MSU meminta hakim menyatakan bahwa Aep dan 17 orang tergugat bersalah dalam perkara ini dan harus membayar kerugian dengan total Rp 56 miliar.

Tergugat juga diminta meminta maaf secara terbuka di tiga harian koran nasional sebesar setengah halaman, yaitu di harian Kompas, Bisnis Indonesia, dan Suara Pembaruan.

"Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," dikutip Kompas.com dari isi gugatan di situs web PN Jakarta Barat, Selasa (24/1/2023).

PT MSU juga meminta majelis hakim mengesahkan sita jaminan itu, meski nantinya para tergugat melakukan upaya banding ataupun kasasi selama proses penegakan hukum berlangsung.