Pemprov DKI-Kementerian Sinkronkan Data Warga Miskin agar Bantuan Tepat Sasaran

Rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy itu digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Selain itu, turut hadir dalam rapat pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Heru berujar, saat rapat, jajarannya membahas sejumlah hal bersama Muhadjir.

Salah satunya, kepada Kemenko PMK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan hasil pendataan keluarga melalui aplikasi Carik Jakarta.

"Data P3KE, DTKS, dan Carik tadi kami laporkan kepada Bapak Menteri (Muhadjir)," ucap Heru usai rapat koordinasi.

Isi data yang diberikan adalah jumlah warga miskin di Ibu Kota, yakni tiga juta orang. Jumlah warga miskin itu termasuk warga yang tergolong miskin ekstrem dan warga terkena stunting.

"Kurang lebih tiga juta warga (miskin) yang termasuk DTKS, P3KE, dan Carik," sebut Heru.

Pemberian data itu merupakan salah satu langkah untuk menangani kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

Data Pemprov DKI tersebut akan disinkronisasikan dengan pemerintah pusat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Heru mengatakan, melalui penyerahan data tersebut, Pemprov DKI juga hendak menangani kasus stunting di Ibu Kota.

"Untuk menurunkan stunting, insya Allah bisa kami sama-sama menurunkan angka stunting, sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," kata Heru.

Kemudian, bersama Kementerian PUPR, Heru Budi mengaku membahas soal titik atau kawasan mana saja yang perlu direvitalisasi.

Kawasan yang perlu direvitalisasi ini merupakan kawasan yang tergolong kumuh.