Bawa Tumpeng ke DPR, Pedemo Tolak Perppu Cipta Kerja: Para Pengkhianat Bangsa, Ini Lho Hasil Rakyat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa aksi demonstrasi penolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja membawa "sesajen" berupa tumpeng dan hasil bumi ke Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Pantauan Kompas.com, Selasa (28/2/2023), massa aksi mengarak tumpeng tersebut di Jalan Raya Gatot Subroto mengarah gerbang utama gedung DPR/MPR RI.

Tampak pula keranda dan bendera kuning bertuliskan "Gugurnya Suara Rakyat" yang dibawa oleh massa aski.

Punco, salah seorang perwakilan massa aksi dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia mengatakan, tumpeng dan hasil bumi tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus kekecewaan warga terhadap pemerintah serta para wakil rakyat.

"Ini menjadi bukti bahwa makanan-makanan ini diarak atas penderitaan rakyat. Ini menunjukkan pemerintah menjadikan rakyatnya sebagai budak untuk kepentingan mereka," ujar Punco kepada wartawan.

"Di satu sisi ini hadiah dari kemandirian rakyat. Bukan karena pembangunan," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Independen 92, Sunarti mengatakan bahwa tumpeng dibawa ini akan diberikan kepada anggota DPR/MPR, sebagai bentuk protes terhadap para pengkhianat rakyat.

"Bagi para pengkhianat untuk bangsa ini kita tunjukkan ini lho hasil rakyat. Ini lah yang hari ini kita bawa, tumpeng rasa syukur bercampur rasa prihatin," kata Sunarti.

"Dan keranda ini menjadi pengingat bahwa para pengkhianat bangsa akan berakhir di keranda ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, sejumlah elemen masyarakat mengatasnamakan Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Unjuk rasa yang bakal diikuti oleh gabungan kelompok buruh, petani, mahasiswa itu digelar dalam rangka menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.

Sebanyak 10.000 massa berbagai elemen masyarakat diperkirakan hadir dalam aksi demonstrasi di depan gedung parlemen pada hari ini.

"Harus diketahui bahwa Perppu Cipta Kerja telah mengancam berbagai sektor kehidupan rakyat, mulai dari buruh, mahasiswa dan masyarakat rentan di wilayah perkotaan," ujar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sekjen KPA Dewi Kartika saat dikonfirmasi, Selasa.

Selain itu, Dewi menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja secara pasti mengancam kesejahteraan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan di wilayah pedesaan dan pelosok negeri.

Berikut 10 tuntutan massa aksi Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia:

1. Presiden RI segera mencabut Perpu Cipta Kerja;

2. DPR RI Menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden;

3. Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap Konstitusi;

4. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi;

5. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak;

6. Hentikan liberalisasi agraria, pangan dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sejati sebagai basis pembangunan nasional;

7. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang;

8. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor;

9. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja Non-PNS (Penyuluh KB, Guru Honorer, Pekerja Perikanan dan Kelautan), pengemudi ojek online, dan lain lain;

10. Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat).