10 Rangkaian KRL Akan Pensiun, Dishub DKI Prioritaskan Layanan Transportasi Umum Terintegrasi

Untuk diketahui, 10 rangkaian KRL Jabodetabek akan memasuki masa pensiun pada tahun ini dan harus diganti.

“Kami telah memprioritaskan agar masyarakat menggunakan transportasi umum dengan sistem pelayanan transportasi terintegrasi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Chaidir di Jakarta, Selasa (28/2/2023), dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah memberlakukan tarif integrasi dengan biaya maksimal Rp 10.000 apabila masyarakat menggunakan dua atau tiga moda transportasi umum di Ibu Kota, yakni TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Aturan penerapan tarif integrasi itu berlaku sejak Agustus 2022 dan tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 733 tahun 2022 tentang Besaran Tarif Angkutan Umum Massal.

Selain itu, kata Chaidir, Pemprov DKI juga menerapkan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan maupun meningkatkan pelayanan transportasi umum, yakni MRT, LRT dan TransJakarta.

Adapun peningkatan layanan transportasi umum di antaranya adalah menambah kapasitas pada 2024.

Merujuk data Dishub DKI, TransJakarta misalnya berencana menambah kapasitas armada hingga 6.960 armada dengan kapasitas 1,5 juta orang per hari, yang mana kapasitas saat ini 4.700 unit armada dengan kapasitas 1,2 juta orang penumpang per hari.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebutkan pada tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang akan pensiun.

"Untuk itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus segera memesan rangkaian KRL baru atau bekas pakai sebagai pengganti," katanya melalui keterangan tertulis.

KCI, kata Agus, sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Namun, pemerintah ingin KCI memesan KRL Jabodetabek dari PT INKA.

"Namun PT INKA baru sanggup menyediakan KRL pesanan KCI pada tahun 2025 dengan harga tinggi," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia tidak perlu mengimpor gerbong KRL karena industri kereta api nasional mampu memproduksi kebutuhan kereta dalam negeri.

Menurut Dody, kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang membutuhkan waktu.

Untuk itu, ia mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.