Terbongkarnya Penyelundupan 535 Bal Baju Bekas dari Luar Negeri, Pelaku Beli lewat "E-commerce"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 535 balpres pakaian ilegal ditemukan dan disita petugas kepolisian Polda Metro Jaya. Diduga, ratusan balpres pakaian ini diselundupkan pelaku dari luar negeri.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis menyampaikan, pihaknya menggerebek sejumlah gudang penyimpanan pakaian bekas yang diduga hasil penyelundupan.

Menurut Auliansyah, penggerebekan itu berawal dari penangkapan seorang pelaku berinisial OW (24). Pelaku, kata Auliansyah, ditangkap ketika berada di gudang pakaian bekas impor miliknya yang berada di kawasan Jalan Lapangan Pors, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Dari situ kami amankan 58 bal atau karung pakaian dan barang bekas," ungkap Auliansyah kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).

Beli pakaian bekas ilegal secara daring

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, OW menyelundupkan pakaian bekas tersebut dari luar negeri dengan membelinya secara daring melalui e-commerce. Atas dasar itu, penyidik Subdit Indag Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kemudian melakukan pengembangan.

Penyidik lantas menemukan gudang penyimpanan lain. Auliansyah menuturkan bahwa penyidik menggerebek satu gudang di kawasan Karang Tengah, Tangerang, dan satu rumah di daerah Cipondoh.

"Diamankan 136 balpres," kata Auliansyah.

Selain itu, Auliansyah menerangkan, pihaknya turut menemukan ratusan balpres yang hendak didistribusikan ke sejumlah daerah menggunakan truk.

Truk-truk bermuatan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal itu ditemukan di Jalan Raya Ciputat-Parung, Jalan Raya Muara Karang, dan Rest Area Pinang poin.

"Kalau yang kami tetapkan tersangka tadi, itu penindakan gudang yang di Jalan Lapangan Pors, Kemayoran, Jakarta Pusat," ungkap Auliansyah.

"Namun, untuk yang lokasi lainnya masih didalami karena pas penindakan itu cuma ada sopir dan penjaga gudang, bukan pemilik," lanjut dia.

Tersangka OW dijerat Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian Pasal 46 Angka 33 juncto Angka 1 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, penyidik juga menjerat OW dengan Pasal 110 juncto Pasal 36,dan atau Pasal 111 juncto Pasal 47, dan atau Pasal 112 juncto Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. OW juga dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 46 angka 34 juncto angka 6 Perppu Cipta Kerja.