Depok 3 Kali Berturut-turut Jadi Kota Intoleran Versi Setara Institute, Wali Kota Idris: Tidak Sesuai Kenyataan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kota Depok kembali masuk dalam kategori kota intoleran dalam survei yang dikeluarkan oleh Setara Institute untuk yang ketiga kalinya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah tudingan itu. Menurut dia, predikat kota intoleran yang disematkan pada Kota Depok tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada.

"Tetapi, dalam suasana damai di Kota Depok yang saya rasakan bersama warga, kita bisa minta statement atau realitanya langsung dari teman-teman FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), apakah memang ada diskriminasi?” kata Idris, dilansir dari TribunJakarta.com, Selasa (11/4/2023).

Idris berpandangan, apabila ada sejumlah kasus yang berkaitan dengan toleransi di Kota Depok, ia menegaskan, sejatinya tidak ada peraturan yang dilanggar.

“Kalau memang ada kasus-kasus, kami juga enggak akan melanggar peraturan dari pusat. Misalnya, penyegelan Ahmadiyah ini dianggap sebagai sebuah kasus yang intolerir,” ujar Idris.

"Ini harus dipertanyakan apakah memang demikian karena memang kami melakukan penyegelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," sambungnya lagi.

Dalam kasus penyegelan tersebut, Idris mengungkapkan yang sebenarnya terjadi adalah Pemkot Depok menyelamatkan Ahmadiyah dari kemungkinan ancaman hingga serangan warga setempat.

“Kami ingin menjaga dan menyelamatkan saudara-saudara kita Ahmadiyah yang memang pada saat itu mendapatkan serangan, dan kemungkinan ancaman-ancaman dari sebagian warga yang ada di Kota Depok,” ungkap Idris.

Terakhir, Idris mengungkapkan bahwa dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat hingga saat ini.

“Memang Fatwa MUI pada saat ini masih memfatwakan mereka aliran sesat. Dari situ kami menjaga, untuk menjaga mereka kami segel," kata dia.

"Kalau itu dijadikan sebuah bukti intolerir, maka kami pertanyakan," ujar Idris melanjutkan.