Kelakar Irjen Karyoto yang Enggan Bicarakan KPK saat Banyak Laporan ke Polda Metro

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Karyoto berkelakar bahwa dirinya tidak akan lagi banyak bicara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Karyoto di tengah banyaknya laporan terhadap pejabat KPK yang dilayangkan sejumlah pihak ke Mapolda Metro Jaya.

"Tidak ada pertanyaan yang lebih menarik dari pertanyaan tentang KPK. Dan mohon maaf kali ini saya tidak akan banyak bicara tentang KPK. Karena saya sudah menjadi Kapolda Metro Jaya," ujar Karyoto kepada wartawan, Rabu (12/4/2023).

Diketahui, Karyoto sebelumnya merupakan Deputi Penindakan KPK.

Ia memastikan akan mengutamakan penyampaian informasi mengenai kinerja dari jajaran Polda Metro Jaya pada masa kepemimpinannya.

Karyoto mengaku tak berkeberatan apabila kinerja Polda Metro Jaya yang kurang baik turut disorot dan dikritisi.

"Artinya tidak berarti saya harus dibaik-baikin, tidak. Ketika ada satu hal yang kurang tepat, ada hal yang kurang pas, kami dengan sangat terbuka siap menerima masukan atau kritik," kata Karyoto.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerima sejumlah laporan yang dilayangkan sejumlah pihak terhadap pejabat KPK dalam beberapa hari terakhir.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan sampai Rabu (12/4/2023), sudah ada enam laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya berkait pejabat KPK.

"Total sudah ada enam laporan," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi, Rabu.

Kendati demikian, Trunoyudo belum menjelaskan secara detail kasus-kasus dari keenam laporan kepolisian tersebut.

Namun, salah satu laporan tersebut dilayangkan oleh eks Direktur Penyelidikan KPK Brigadir Jenderal (Brigjen) Endar Priantoro melalui kuasa hukumnya, Rakhmat Mulyana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1959/IV/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 11 April 2023.

Pihak yang dilaporkan adalah Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas.

Keduanya dianggap pelapor telah menyalahgunakan wewenang dalam polemik pemberhentian Endar dari lembaga antirasuah.

Selain itu, terdapat pula satu laporan yang dilayangkan oleh perwakilan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).

Laporan yang teregistrasi dengan nomor LP/B/1951/IV/2023/SPKT/Polda Metro tertanggal 11 April 2023 itu berkait kebocoran data KPK mengenai dugaan korupsi di Kementerian ESDM.

"Terkait beberapa laporan tersebut semua akan ditelaah lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya. Akan dipelajari peristiwa yang dilaporkan dan bagaimana kaitan pihak pelapor dengan peristiwa tersebut," kata Trunoyudo.

Untuk diketahui, Sekjen KPK, Cahya H. Harefa memberhentikan Endar dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Keputusan itu tertuang dalam surat tertanggal 31 Maret.

Selain itu, pada 30 Maret, Ketua KPK Firli Bahuri mengirimkan surat penghadapan kembali atas nama Endar ke Polri.

KPK menyatakan, pencopotan Endar merupakan keputusan rapat pimpinan (Rapim) KPK.

Firli Bahuri sebelumnya juga meminta Polri menarik Endar dan Deputi Penindakan dan Eksekusi, Karyoto.

Dia beralasan, mereka pantas mendapatkan promosi jabatan di lingkungan korps Bhayangkara.

Pencopotan Endar kemudian memicu gejolak di internal KPK. Penyidik yang berasal dari kepolisian protes dan meminta KPK memberi penjelasan pemberhentian Endar dalam forum audiensi.

Namun, audiensi itu berakhir buntu atau deadlock. Sejumlah penyidik disebut balik badan atau walk out.