Senin Depan, Komisi C DPRD DKI Akan Tinjau 417 Bus Transjakarta yang Akan "Dihapuskan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta bakal mengecek kondisi fisik barang milik daerah (BMD) berupa 417 bus Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang akan dihapuskan pada Senin (15/5/2023).

"Kami agendakan pekan depan untuk turun, melihat langsung, ke lokasi (417 bus Transjakarta yang akan dihapuskan). Agendanya hari Senin pekan depan," ucap anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka kepada awak media, Rabu (10/5/2023).

Ia mengatakan, 417 bus Transjakarta itu terparkir di sejumlah lokasi.

Namun, kata Andyka, Komisi C DPRD DKI tidak akan mengecek seluruh lokasi terpakirnya 417 bus Transjakarta yang bakal dihapuskan.

Menurut dia, Komisi C DPRD DKI akan mengecek 417 unit BMD itu secara acak atau random sampling.

"Ada beberapa tempat ya, ya enggak semuanya juga kami tinjau. Kami sampling saja, ambil random, yang mana yang akan ditinjau," tutur Andyka.

Karena Komisi C akan melakukan peninjauan itu, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta diminta segera memberikan data terkait 417 bus Transjakarta.

Data yang dimaksud, yakni waktu penggunaan 417 bus, waktu pembelian 417 bus, dan lainnya.

"Catatannya adalah bahwa data-data yang kami butuhkan sudah diserahkan dalam pekan ini. Kami turun tanpa data kan enggak bisa, jadi kami harus data pegang," tegas Andyka.

Untuk diketahui, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI hendak menghapuskan BMD itu karena 417 bus Transjakarta itu sudah berusia tua.

Proses penghapusan 417 bus itu "jalan di tempat" sejak 2018.

Pemprov DKI berdalih proses penghapusan berlarut karena persoalan administrasi.

Sebanyak 417 bus itu terdiri dari berbagai merek, yakni Zhongtong, Yutong, Hino, Mercedes, Hyundai, Komodo, Ankai, serta Inobus.

Usai Komisi C mengizinkan penghapusan aset itu, BPAD DKI akan melakukan pelelangan terbuka terhadap 417 unit bus tersebut, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta.

Ratusan BMD itu akan dilelang dengan nilai setidaknya Rp 21,3 miliar, berdasar penaksiran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).