Bukan Atur Jam Kerja, Warga DKI Anggap Pembenahan Moda Transportasi Jadi Cara untuk Kurangi Kemacetan Ibu Kota

Dalam hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginginkan pengaturan jam kerja dibagi menjadi dua sesi, yakni pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB.

Namun, sejumlah warga Ibu Kota beranggapan bahwa pengaturan atau pembagian jam kerja bukan langkah konkret untuk mengurangi kemacetan Jakarta.

Ajeng (25), karyawati yang bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, berpendapat bahwa strategi pengaturan jam kerja tidak berpengaruh untuk mengurangi beban kemacetan di Jakarta.

Menurut dia, penumpukan kendaraan di jalan akan tetap terjadi walaupun jam kerja dibagi menjadi dua sesi.

"Kalau misalnya dibagi dua sesi, enggak setuju, (hasilnya) sama saja. Kalau pun jam kerja jadi siang, ya juga sama. Malah mungkin jadi macet sampai siang," ujar dia kepada Kompas.com, Selasa (9/5/2023).

Menurut Ajeng, faktor utama pada masalah kemacetan di Ibu Kota adalah transportasi umum yang masih kurang memadai.

Hal itu ia buktikan ketika berangkat kerja menggunakan moda transportasi umum.

Menurut Ajeng, bus transjakarta kerap telat tiba di halte sehingga membuatnya terlambat bekerja.

"Karena (bus transjakarta terjebak) kemacetan, menurut saya itu dari transportasi umum yang kurang memadai, makanya banyak yang pakai kendaraan pribadi, termasuk saya (pada akhirnya)," jelas dia.

Lebih lanjut, Ajeng mengatakan bahwa masalah kemacetan akan terurai secara perlahan apabila moda transportasi umum dapat dimaksimalkan.

"Ya mungkin dibenahi ya salah satunya dari segi jadwal, hal itu supaya tidak terjadi delay," kata dia.

Pandangan yang sama dengan Ajeng juga disampaikan oleh salah satu warga DKI, yakni Riana (22).

Riana menganggap bahwa penambahan jam operasional transportasi umum, salah satunya kereta commuter line dapat menjadi cara mengurangi kemacetan.

"Mungkin yang perlu ini di moda transportasinya, kayak jam operasional KRL yang ditambah lagi. Itu jauh lebih efektif," kata Riana (22) saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa, dilansir dari Antara.

Menurut Riana, pembagian jam masuk kerja menjadi dua sesi tidak begitu efektif karena hanya berjarak dua jam saja.

Jarak dua jam tersebut tidak akan mengubah kondisi macet di jalan ibu kota saat jam padat pada pagi hari.

"Kalau pandangan aku pribadi bakal sama aja sih. Kayaknya mendingan kayak biasanya aja gitu," kata Riana.

Hal senada juga dikatakan Imam (29). Pria yang bekerja di Jakarta Pusat ini harus kesusahan saat memasuki KRL yang penuh penumpang dari kawasan Cikarang.

Dia justru berharap pemerintah fokus kepada pembenahan KRL agar seluruh warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Meski begitu, Imam merasa regulasi pengaturan jam kerja patut dicoba agar bisa mengetahui apakah cara itu benar-benar bisa mengurangi kemacetan di DKI Jakarta atau tidak.

"Mungkin nanti diterapin baru keliatan kali ya, kalo sekarang ini saya masih belum bisa ngeliat efektif apa enggak," kata dia.

Dishub DKI terbuka untuk terima saran soal pengaturan jam kerja

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menggelar focus group discussion (FGD) soal pengaturan jam kerja untuk menangani kemacetan di Ibu Kota pada 17 Mei 2023.

"(FGD soal pengaturan jam kerja) rencananya diadakan tanggal 17 Mei, minggu depan," ungkap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/5/2023).

"Kami harapkan dibahas detail saat pelaksanaan FGD penanganan kemacetan nanti," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Syafrin mengaku bahwa Dishub DKI menerima saran dari masyarakat terkait pengaturan jam kerja.

Kata Syafrin, saran dari masyarakat bisa membantu menangani permasalahan kemacetan di Ibu Kota.

"Kami juga terbuka untuk menerima saran, masukan yang sifatnya konstruktif, agar pemecahan permasalahan terkait kemacetan bisa diatasi bersama," tuturnya.

(Penulis: Rizky Syahrial, Muhammad Naufal, Walda Marison (Antara) | Editor: Irfan Maullana, Ihsanuddin).