Heru Budi Kebut Pembebasan Lahan untuk Sodetan Ciliwung, Proyek "Titipan" Jokowi?

Saat ditanya apakah pembangunan Sodetan Kali Ciliwung adalah proyek "titipan" Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus segera diteruskan, Heru menyebutkan bahwa gubernur memang perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Namanya gubernur itu, se-Indonesia, adalah perpanjangan pemerintah pusat. Apalagi ini (Sodetan Kali Ciliwung) PSN kan. PSN ya harus kami selesaikan," tutur Heru saat wawancara khusus dengan Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Ia lantas menegaskan, Jokowi tak khusus menitipkan kelanjutan pembangunan Sodetan Kali Ciliwung. Namun, Jokowi menugaskan Heru untuk menangani banjir Jakarta.

Karena itu, menurut Heru, pembangunan Sodetan Kali Ciliwung harus segera dirampungkan karena akan mengurangi debit banjir.

Sejak dilantik menjadi Pj Gubernur DKI, Heru bergerak cepat membebaskan lahan, sehingga pembangunan Sodetan Kali Ciliwung kini kembali berlanjut.

"(Jokowi) bukan titip (pembangunan sodetan), tapi tugas yang diserahkan kepada saya untuk bisa diselesaikan. Untuk siapa? Ya untuk kepentingan masyarakat," ucap dia.

Adapun wawancara khusus dengan Heru Budi dapat Anda saksikan dalam video berikut ini:

Sodetan Kali Ciliwung membentang dari inlet di Bidara Cina dan outlet di Kebon Nanas, Jakarta Timur. Sodetan Kali Ciliwung disebut mampu mengurangi 60 meter kubik air per detik.

Program ini tak sempat dirampungkan era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Saat meninjau proyek ini Januari lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan, pembangunan Sodetan Ciliwung ditargetkan rampung pada April 2023.

Namun, berdasarkan keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Maret lalu, Sodetan Ciliwung ditargetkan beroperasi Juni 2023.

Berdasarkan data Pemprov DKI, ada 24 kepala keluarga (KK) ber-KTP DKI Jakarta yang direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) karena terdampak pembangunan outlet.

Ke-24 KK itu direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu, warga terdampak yang tidak ber-KTP DKI Jakarta dipulangkan ke daerah asal.