Sebab, kata dia, permukaan tanah di Ibu Kota terus menurun. Sementara itu, permukaan air laut di pesisir Jakarta terus naik.
"Banjir di Jakarta harus ditangani terus menerus, karena apa? Penurunan permukaan tanah terus terjadi, permukaan air laut terus meninggi, kan berarti kan tidak akan selesai juga," kata Heru saat wawancara khusus dengan Kompas.com, beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya menangani banjir di Ibu Kota melalui beberapa program.
Salah satunya, yakni membangun National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). NCICD adalah program penanggulangan naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.
Ada dua proyek dalam program NCICD, yakni pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) dan tanggul pantai.
"Kami bisa mengeliminasi kalau kami sudah tahu dampak yang tadi (penurunan tanah). Ya kami bikin NCICD, tanggul pantai, tanggul laut," sebut Heru.
Program lainnya, kata Heru, yaitu pembangunan Sodetan Kali Ciliwung. Sodetan ini bakal bermanfaat mengurangi debit banjir di Ibu Kota.
Karena itu, ia menekankan, Sodetan Kali Ciliwung merupakan program yang harus dirampungkan. Terlebih, Sodetan Kali Ciliwung merupakan proyek strategis nasional (PSN).
"(Pembangunan Sodetan Ciliwung) tugas yang diserahkan kepada saya untuk bisa diselesaikan. Untuk siapa? Ya untuk kepentingan masyarakat," tegas Heru.
Wawancara khusus dengan Heru Budi dapat Anda saksikan dalam video berikut ini:
Sodetan Kali Ciliwung membentang dari inlet di Bidara Cina dan outlet di Kebon Nanas, Jakarta Timur. Sodetan Kali Ciliwung disebut mampu mengurangi 60 meter kubik air per detik.
Program ini tak sempat dirampungkan era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Saat meninjau proyek ini Januari lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan, pembangunan Sodetan Ciliwung ditargetkan rampung pada April 2023.
Namun, berdasarkan keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Maret lalu, Sodetan Ciliwung ditargetkan beroperasi Juni 2023.
Berdasarkan data Pemprov DKI, ada 24 kepala keluarga (KK) ber-KTP DKI Jakarta yang direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) karena terdampak pembangunan outlet.
Ke-24 KK itu direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu, warga terdampak yang tidak ber-KTP DKI Jakarta dipulangkan ke daerah asal.
https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/23/11145181/heru-budi-janji-atasi-banjir-jakarta-dengan-beragam-cara-ada-sodetan-dan