Bangun Sodetan Kali Ciliiwung, Heru Budi Akui Tak Pernah Ngobrol Langsung dengan Warga Terdampak

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak pernah mengobrol langsung dengan warga yang terdampak pembangunan sodetan Kali Ciliwung.

Menurut dia, pihak yang aktif berkomunikasi dengan warga soal pembangunan sodetan Kali Ciliwung adalah Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

"Enggak, saya enggak ngobrol, cuma lihat-lihat dari sana. Pak Wali (Kota Jakarta Timur) yang ngobrol," ujar Heru di lokasi pembangunan sodetan Kali Ciliwung, 18 Maret 2023.

Di satu sisi, ia menegaskan, pihaknya tetap menyampaikan dampak sebuah program kepada masyarakat.

Salah satu dampak pembangunan sodetan Kali Ciliwung adalah relokasi warga.

Heru berujar, jika tak disampaikan kepada masyarakat, sebuah program justru bakal jalan di tempat.

Ia lantas mengakui, sebagai Pj Gubernur DKI, dia bekerja untuk masyarakat.

"Aturannya ada, kami kasih tahu ke masyarakat, ini lho aturannya, ini lho programnya. Kalau tidak, dampaknya adalah ini proyek enggak bisa jalan. Di dalam pemikiran saya, kami kerja untuk siapa, untuk masyarakat," urai dia.

Wawancara khusus dengan Heru Budi dapat Anda saksikan dalam video berikut ini:

Sodetan Kali Ciliwung membentang dari inlet di Bidara Cina dan outlet di Kebon Nanas, Jakarta Timur. Sodetan Kali Ciliwung disebut mampu mengurangi 60 meter kubik air per detik.

Program ini tak sempat dirampungkan era Anies Baswedan semasa menjabat gubernur DKI.

Saat meninjau proyek ini Januari lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan, pembangunan Sodetan Ciliwung ditargetkan rampung pada April 2023.

Namun, berdasarkan keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Maret lalu, Sodetan Ciliwung ditargetkan beroperasi Juni 2023.

Berdasarkan data Pemprov DKI, ada 24 kepala keluarga (KK) ber-KTP DKI Jakarta yang direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) karena terdampak pembangunan outlet.

Ke-24 KK itu direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu, warga terdampak yang tidak ber-KTP DKI Jakarta dipulangkan ke daerah asal.