Kala JLNT Pluit yang Ditolak Warga Tetap Dibangun Ahok, Kini Malah Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Jakarta Utara yang mangkrak sejak 2015 kini kondisinya makin memprihatinkan.

Tumbuhan-tumbuhan liar menjalar di sepanjang pembatas jalan layang.

Lalu, tumpukan sampah dan dedaunan yang sudah mengering tampak memenuhi sebagian badan jalan.

Sebelum kembali menjadi sorotan media, sejumlah gelandangan bahkan mendirikan bedeng di sekitar proyek mangkrak tersebut.

Kini, bangunan-bangunan itu telah dibongkar oleh petugas.

Dulu ditolak warga

Sebelum mangkrak dan tak terawat seperti sekarang ini, proyek JLNT Pluit sempat mendapat penolakan keras dari warga sekitar.

Forum Warga Pluit mendesak pemimpin DKI Jakarta saat itu, mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk mengkaji ulang pembangunan JLNT Pluit.

Pasalnya, proyek yang akan menggunakan sebagian besar badan Tanggul Pluit itu berpotensi merusak tanggul, sehingga menyebabkan banjir.

Bila banjir terjadi, bukan hanya warga yang akan terdampak, tetapi juga PLTU Muara Katang yang merupakan sumber listrik untuk Jawa-Bali.

Selain itu, warga merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan dan sosialisasi amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) JLNT Pluit.

Diketahui, JLNT Pluit ditargetkan memiliki panjang sekitar 10 kilometer. Proyek ini akan menghubungkan Pluit dengan kawasan komersil Green Bay di Jakarta Utara.

Namun, hingga proyek itu mangkrak pada 2015, baru sekitar 3 kilometer jalan yang selesai dibangun.

Salah satu perwakilan Forum Warga Pluit, Kenan (60), mengatakan pada 2015 lalu bahwa proyek itu sama sekali tidak bermanfaat bagi warga sekitar.

“Pembangunan JLNT hanya menjadi kepentingan eksklusif dan hanya dinikmati warga Green Bay dan Pluit City, tidak ada manfaatnya untuk warga sekitar,” ujar Kenan, Sabtu (24/10/2015).

Helen, salah seorang warga lainnya, menambahkan bahwa lokasi pembangunan JLNT Pluit sangat berdekatan dengan perumahan warga, sehingga dapat menimbulkan polusi yang harus ditanggung warga.

“Kami menantang Pemerintah Provinsi DKI untuk berdebat dan berdiskusi guna mencari win-win solution,” kata Helen.

Tetap dibangun

Diwawancara terpisah, Ahok mengaku sudah menerima laporan dari Asisten Sekda Bidang Pembangunan DKI Gamal Sinurat yang menyatakan bahwa pembangunan JLNT Pluit tidak melanggar aturan.

"Gue sudah tanya Pak Gamal, (soal pembangunan JLNT Pluit) tidak ada yang dilanggar kok," katanya di Balai Kota Jakarta, Senin (28/12/2015).

Meski mendapat penolakan, proyek yang dibiayai oleh dana corporate social responsibility (CSR) pengembang pulau reklamasi di Teluk Jakarta ini akhirnya tetap dibangun.

Hanya saja, pembangunan JLNT Pluit terhenti pada 2015 seiring timbulnya masalah penyusunan Rancanga Peraturan Daerah (Raperda) DKI soal pembangunan pulau reklamasi.

(Tribunnews.com: Hasanudin Aco/ Kompas.com: Kurnia Sari Aziza, Larissa Huda)