Jadi Saksi Sidang Haris-Fatia, Luhut: Saya Siap Dihukum kalau Memang Salah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengaku siap menerima hukuman jika memberikan kesaksian yang salah dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya.

Ia menyampaikan hal ini saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Ketua majelis hakim semula mengaku bisa jadi mempertanyakan pertanyaan yang berbeda dengan pertanyaan saat Luhut diperiksa kepolisian.

"Kemungkinan, ada pertanyaaan-pertanyaan yang tidak ada di-BAP (berita acara pemeriksaan) yang kami tanyakan. Silakan, ada yang mau disampaikan?" tanya ketua majelis kepada Luhut.

Luhut kemudian mengaku siap menjawab pertanyaan majelis hakim.

Ia mengeklaim bakal memberikan kesaksian yang benar.

Luhut mengatakan, sebagai perwira TNI, dia tak akan mengingkari apa yang dilakukan.

"Saya seorang perwira TNI, perwira, Kopasus, saya tidak mengingkari apa yang saya lakukan," sebut Luhut.

Luhut lalu menegaskan, dia siap dihukum jika kesaksiannya salah.

"Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dihukum, saya siap dikonfrontir kalau saya memang salah," ucapnya.

Untuk diketahui, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti pada Kamis ini tidak terbuka untuk umum.

Gerbang PN Jakarta Timur ditutup. Aparat kepolisian berjaga di sisi luar dan sisi dalam gerbang PN Jakarta Timur.

Sebagai informasi, dalam perkara pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan ini Haris Azhar didakwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Kemudian Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Kemudian, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. Terakhir, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara itu untuk Fatia didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar. Kecuali, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.