KPU DKI: Masyarakat Bisa Laporkan Caleg Bermasalah Usai Penetapan Daftar Sementara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Dody Wijaya mengatakan, masyarakat bisa melapor jika menemukan bakal calon legislatif (caleg) yang bermasalah.

Kesempatan itu diberikan kepada masyarakat demi membantu kerja KPU terkait transparansi proses verifikasi administrasi.

"Setelah tahapan perbaikan, kami lakukan verifikasi administrasi kembali, terus setelah Itu tahap penyusunan daftar caleg sementara (DCS). Masyarakat memberikan tanggapan terkait dengan bakal calon yang diajukan oleh partai politik (parpol)," ujar Dody saat dikonfirmasi, Selasa (4/7/2023).

Proses pelaporan ke KPU itu bisa dilakukan masyarakat setelah para bacaleg melewati masa penyusunan DCS pada 12-18 Agustus 2023.

Ruang pelaporan untuk masyarakat dibuka selama 10 hari sampai dengan 28 Agustus 2023.

Dody mengatakan, ada dua cara yang bisa dilakukan masyarakat saat mengadukan ke KPU soal bacaleg bermasalah.

Pengaduan pertama dapat dilakukan secara langsung ke kantor KPU DKI Jakarta. Kedua, dapat mengirim e-mail atau surat elektronik ke alamat KPU DKI.

"Karena ketentuan PKPU itu disampaikan secara tertulis ya, maka kami akan berikan form, nanti bisa melakukan tanggapan masyarakat ke kantor KPU. atau kami akan buka melalui e-mail untuk memudahkan," kata Dody.

"Tetapi tetap mengisi form. Form-nya nanti kami sertakan di website, bisa di-download, nanti tinggal di-print, diisi, di-scan, di-email disertai identitas yang jelas. Tapi kalau lebih afdolnya datang ke kantor KPU," sambung dia.

Dody menegaskan, masyarakat yang ingin melaporkan bacaleg bermasalah harus menyertakan identitas diri dan bukti yang relevan atau otentik kepada KPU DKI Jakarta.

"Tentu yang kami tindak lanjuti adalah yang disertai dengan bukti otentik atau yang valid agar tidak menjadi surat kaleng atau informasi tidak bisa dibuktikan kebenarannya," ucap dia.

KPU DKI sebelumnya mengungkapkan, 1.676 bacaleg untuk Pemilu 2024 belum memenuhi syarat pendaftaran.

Kepala KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan, hal itu diketahui setelah menyelesaikan proses verifikasi berkas pendaftaran para bacaleg.

Dari 1.676 pendaftar, hanya 226 orang yang dianggap memenuhi syarat pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Sedangkan 1.676 bacaleg lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat pendaftaran.

Salah satunya karena terdapat perbedaan penulisan nama dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dengan formulir model BB Surat Pernyataan Bakal Calon.

Selain itu, kata Wahyu, masih ditemukan Formulir Model BB Surat Pernyataan Bakal Calon yang tidak diberi tanda centang.

"Kemudian penggunaan gelar yang tidak disertai dokumen ijazah hingga dokumen yang salah unggah," ungkap Wahyu.

Untuk diketahui, pendaftaran bacaleg Pemilu 2024 ditutup pada Minggu (14/5/2023) malam.

KPU DKI Jakarta mencatat, 18 partai politik telah mendaftarkan kadernya sebagai bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta pada 1-14 Mei 2023.

Pemungutan suara pemilihan presiden 2024 dan anggota legislatif akan digelar pada 14 Februari 2024.

Sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024. Jadwal Pemilu ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.