Saat Tata Kelola TIM dan JIS Dinilai Bermasalah sehingga Bebani Jakpro..

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) serta revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) tercatat telah membebani keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola.

Berdasarkan catatan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, JIS dan TIM yang menelan anggaran triliunan rupiah dalam pengelolaannya.

Sementara dari sisi profit, keduanya belum juga bisa memberikan keuntungan bagi Jakpro dari pemanfaatan penyewaan gedung.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono menyebutkan bahwa pengelolaan JIS dan TIM sudah salah sejak lahir.

"Kami mengakui bahwa TIM dan JIS ini salah sejak lahir," kata Joko dalam Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Joko memandang, semestinya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dengan anggaran dari pemerintah.

"Penugasannya seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," ucap Joko.

Adapun saat ini, setelah infrastruktur dari aset DKI terbangun, BUMD yang ditugaskan membangun juga ditugaskan untuk mengelolanya.

"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BPMD," urai Joko.

"Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," sambungnya.

Saat ini, JIS sebagai stadion sepak bola serta TIM sebagai kompleks pusat kesenian dan kebudayaan masih harus mengeluarkan biaya operasional dengan nilai cukup besar setiap tahunnya.

Hal tersebut berimbas pada keuangan perusahaan Jakpro dinilai menjadi kurang sehat dan tak bisa menghasilkan dividen atau keuntungan untuk Pemprov DKI.

"Artinya ini menjadi asetnya Jakpro. Setelah menjadi asetnya Jakpro, biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Jakpro," ujar Joko.

Menanggapi polemik ini, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak mengusulkan pengelolaan TIM dan JIS dialihkan dari BUMD ke Pemprov DKI.

Menurut Gilbert, peralihan pengelolaan dua bangunan itu agar tidak membebani Jakpro sebagai pengelola.

"Tindak lanjut pengelolaan JIS dan TIM yang sarat beban karena tidak berorientasi untung, sepatutnya digeser ke Pemprov," ujar Gilbert di dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Gilbert menegaskan, JIS dan TIM memang sudah bermasalah sejak awal, sudah berkali-kali disampaikan dalam rapat di Komisi B DPRD, sebab polemik ini kini sudah bergeser menjadi politis, bukan lagi substansi.

“Saat ini pernyataan Sekda DKI lebih ke arah substansi. Diharapkan ini menular kepada jajaran dibawahnya untuk melihat substansi daripada polemik yang sifatnya politis,” jelasnya.

(Penulis: Muhammad Isa Bustomi | Editor: Irfan Maullana, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)